Suarasulbar.id, MAMUJU – Himpunan Pelajar Mahasiswa Tappalang (HIPMATA) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bank BRI Mamuju, Jumat (28/24).
Aksi ini dipicu oleh keluhan masyarakat terkait ketidakmampuan Bank BRI dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) yang telah dikucurkan oleh pemerintah.
Berdasarkan data statistik dari 2021 hingga 2023, sekitar 700 miliar rupiah telah dialokasikan untuk Provinsi Sulawesi Barat, namun banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengeluhkan bahwa kartu rekening merah putih yang mereka terima tidak bisa dicairkan.
Ahyar Tappalang, Ketua HIPMATA, menyatakan bahwa masalah ini merupakan bentuk kelalaian Bank BRI dalam menjalankan tugasnya sebagai bank penyalur. “Data penerima bansos sudah terverifikasi dan tervalidasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun, kenyataannya banyak KPM yang tidak bisa mengambil uang mereka,” ujar Ahyar dalam orasinya.
Menurut Ahyar, meskipun HIPMATA telah memiliki data awal yang cukup untuk mengajukan laporan, pihak Bank BRI beralasan bahwa mereka bukan satu-satunya bank yang menyalurkan bansos, karena ada beberapa bank lain seperti BNI, Mandiri, dan bank-bank Himbara lainnya yang juga terlibat dalam program penyaluran tersebut.
“Walaupun kami sudah mengumpulkan data dan informasi, kami belum melaporkan kasus ini ke Polda Sulbar. Kami merasa perlu untuk mengkaji ulang dan memperbaiki laporan dengan memasukkan nama-nama bank lain yang juga terlibat, agar investigasi ini lebih menyeluruh,” tambahnya.
Tak hanya itu, HIPMATA juga menyoroti kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat. Mereka menyayangkan sikap pejabat struktural BPK yang dinilai kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya, bahkan tidak ada pejabat yang hadir di kantor.
“Kami meminta BPK untuk lebih serius dan disiplin dalam melakukan pengawasan terkait kemungkinan adanya kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran,” tegas Ahyar.
Sebagai langkah selanjutnya, HIPMATA berencana segera melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang dan meminta agar investigasi yang lebih mendalam dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana negara.
“Kami akan melaporkan kasus ini secepatnya setelah revisi data dan kajian lebih lanjut selesai,” pungkas Ahyar.
Aksi demonstrasi ini mendapat dukungan dari sejumlah elemen masyarakat Tappalang yang mengharapkan adanya transparansi dalam penyaluran bantuan sosial agar tidak ada lagi warga yang dirugikan.
