Gubernur Suhardi Duka Temui Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Usulkan Status Daerah Kepulauan

- Penulis

Selasa, 5 Agustus 2025 - 07:30 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melakukan pertemuan strategis dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam rangka mengusulkan status daerah kepulauan bagi Provinsi Sulbar.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Ditjen Bina Adwil tersebut dihadiri langsung oleh Dirjen Bina Adwil, Dr. Safrizal Zakaria Ali, M.Si, dan jajaran staf, serta turut dihadiri oleh Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra, dan Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan alasan pengusulan Sulbar sebagai daerah bercirikan kepulauan, mengingat wilayahnya memiliki sekitar 42 pulau yang tersebar di empat dari enam kabupaten yang ada di provinsi ke-33 Indonesia ini.

“Dari enam Kabupaten di Sulbar, ada empat kabupaten yang memiliki pulau, sehingga daerah inilah yang kita anggap bisa diusulkan menjadi daerah kepulauan,” kata Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana saat dikonfirmasi, Senin 4 Agustus 2025 malam.

Junda mengungkapkan jika status ini dikabulkan, Provinsi Sulbar akan mendapatkan dukungan kebijakan dan fiskal yang lebih kuat, terutama dalam mengembangkan wilayah-wilayah kepulauan yang selama ini belum tergarap optimal akibat keterbatasan akses dan infrastruktur.

“Karena saat ini kita memiliki keterbatasan dan keterjangkauan untuk kita bagaimana mengembangkan daerah kita utamanya di daerah-daerah kepulauan yang sangat potensial untuk kita kembangkan yang bisa mendukung terhadap pembangunan di provinsi Sulbar,” ungkapnya.

Junda menyampaikan, usulan yang disampaikan Gubernur Suhardi Duka mendapat sambutan yang baik dari Ditjen Bina Adwil Kemendagri. Katanya, mereka akan mendukung dan menyetujui jika Sulbar membutuhkan status tersebut “Dan insyaallah kita akan melakukan tindak lanjut,” pungkasnya. (Rls)

Berita Terkait

DKPPKB Sulbar Latih Tenaga Kesehatan dari 30 Puskesmas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut
Biro Hukum Sulbar Hadiri Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
DPMPTSP Sulbar Perkuat Kompetensi SDM dalam Pengoperasian Sistem OSS-RBA
Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan
Pasca Penindakan Rokok Ilegal di Enam Kabupaten, Tim Gabungan Sulbar Kembali Sisir Toko dan Kios di Mamuju
Dinas Pangan Sulbar Ikuti Evaluasi SOP, Perkuat Tata Kelola Administrasi Pemerintahan
Tingkatkan Kualitas Layanan Perizinan, DPMPTSP Sulbar Dalami Mekanisme Penerbitan PL Berbasis Amdalnet
Gubernur Sulbar: Kuatnya Pramuka Jadi Wadah Cetak SDM Berkarakter Pejuang Muda Mandar untuk Panca Daya

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 14:07 WITA

DKPPKB Sulbar Latih Tenaga Kesehatan dari 30 Puskesmas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:03 WITA

Biro Hukum Sulbar Hadiri Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:09 WITA

Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:06 WITA

Pasca Penindakan Rokok Ilegal di Enam Kabupaten, Tim Gabungan Sulbar Kembali Sisir Toko dan Kios di Mamuju

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:04 WITA

Dinas Pangan Sulbar Ikuti Evaluasi SOP, Perkuat Tata Kelola Administrasi Pemerintahan

Berita Terbaru