MAMUJU –Puluhan warga dari Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju,mendatangi kantor rujab wakil Gubernur Sulawesi Barat,untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka terkait penolakan tambang pasir yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam mata pencaharian warga.
Warga yang datang terdiri dari tokoh masyarakat, perwakilan petani, serta aktivis lingkungan. Mereka diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga,bersama jajaran dinas terkait.Sabtu(9/Agustus/2025).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap dampak lingkungan, seperti kerusakan lahan pertanian, pencemaran air, dan risiko longsor akibat aktivitas penambangan.
“Kami menolak tambang pasir karena akan merusak tambak dan pertanian warga. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal masa depan anak cucu kami,” ujar Zulkarnain.
Setelah malalui pembahasan panjang antara masyarakat dengan tim evaluasi bersama wakil Gubernur,masyarakat diberi beberapa pilihan diantaranya membiarkan tambang tetap berjalan dengan beberapa syarat tertentu.
Dalam kesempatan ini,masyrakat pun belum memberikan jawaban atau keputusan kepada pemerintah,dan warga pun akan menyampaikan keputusan tersebut 10 hari kedepan di hadapan pemerintah dan pihak perusahaan.
Sementara itu,Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga menyatakan akan menindaklanjuti laporan warga dengan memerintahkan tim yang telah dibentuk untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya.
“Saya memahami kekhawatiran warga.Saya tidak akan tinggal diam jika terbukti ada pelanggaran atau dampak serius terhadap masyarakat,” tegas Wagub.
Selain itu,ia juga meminta kepada pihak perusahaan untuk menghentikan tindakan tindakan yang sifatnya mengkriminalisasi masyarakat.
Tak hanya itu,Wakil Gubernur Sulbar dengan tegas akan menyelesaikan masalah ini dengan bijak,saling menguntungkan dan memuaskan.Tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau kalah.
Diakhir pertemuan tersebut,
Warga pun menyampaikan harapannya kepada Wakil Gubernur w agar dapat segera mengambil langkah serius menyelesaikan masalah ini.
Ia juga meminta agar proses pengambilan keputusan terkait izin tambang ke depan lebih transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
