MAMUJU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) hadir dalam Rapat Konsultasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan komisi terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar, Kamis (14/8/2025).
BPKPD Sulbar dipimpin langsung oleh Kepala BPKPD, Mohammad Ali Chandra, didampingi Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah, Muhammad, Pejabat Fungsional Perencana, Ibnu Munandar, serta sejumlah staf.
Pembahasan KUA-PPAS 2026 kali ini menitikberatkan pada efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan daerah. Fokus ini menjadi landasan untuk memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Sulbar.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang arah kebijakan yang akan mempengaruhi masa depan daerah.
“Efisiensi dan pemerataan menjadi kata kunci. Kita ingin memastikan APBD 2026 benar-benar mendukung prioritas pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Sulbar,” ujarnya.
Sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, pembahasan ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Rapat ini juga menjadi wadah sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyelaraskan arah kebijakan fiskal, sehingga program pembangunan di tahun 2026 dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas daerah.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, BPKPD Sulbar bertekad mengawal setiap tahapan perencanaan anggaran agar APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok Sulbar. (Rls)
