Mamuju, Suarasulbar.id – Suasana di Kabupaten Mamuju mulai memanas. Mantan Kepala Desa Banuada, Kecamatan Bonehau, Paipinan Tikirik, mendadak tidak masuk dalam daftar pengukuhan mantan Kades se-Kabupaten Mamuju yang digelar Bupati Mamuju, Senin (22/9/2025).
Dari 29 nama yang dikukuhkan, hanya satu yang dicoret, Paipinan Tikirik. Keputusan ini langsung memicu gelombang protes warga Desa Banuada.
“Kami masyarakat Desa Banuada tidak pernah menolak Paipinan Tikirik untuk dikukuhkan kembali. Yang menolak hanya segelintir kecil orang, bukan mewakili warga desa,” tegas Eros, tokoh pemuda Banuada, dengan nada tegas saat berbicara di awak media, Selasa (23/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak sekadar kata-kata, Eros memperlihatkan bukti, selembar surat pernyataan berisi tanda tangan warga Banuada yang mendesak agar mantan Kades mereka segera dikukuhkan kembali.
“Kalau PMD tetap ngotot menolak, kami akan turunkan massa lebih besar untuk mendemo kantor PMD Mamuju,” ancamnya lantang.
Menurut Eros, alasan penolakan sangat mengada-ada. Dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hanya satu orang yang tak bertandatangan. Sisanya, semua mendukung penuh.
“Artinya tidak ada alasan lagi. Semua komponen masyarakat mendesak agar Paipinan Tikirik kembali menjadi Kades,” tegasnya.
Kemarahan warga semakin dipicu dengan kondisi desa yang dianggap mandek di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Kades.
“Selama dua tahun dipimpin Pj, Desa Banuada hampir dikatakan tak ada pembangunan berarti. Kami tidak mau jika bukan kades sebelumnya, kami ingin kembali dipimpin Paipinan Tikirik,” ucap Eros.
Sementara itu, Rahim, Fungsional Ahli Muda Dinas PMD, mengaku pihaknya hanya menjalankan aturan.
“Tidak dikukuhkannya Paipinan Tikirik karena ada surat penolakan yang masuk. Tapi kami juga sudah menerima pernyataan warga yang mendukung. Semua keputusan ada di tangan pimpinan,” ujarnya singkat.
Meski begitu, warga Banuada tak tinggal diam. Surat pernyataan dukungan telah resmi mereka serahkan pula ke DPRD Mamuju. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah dan wakil rakyat. Jika tuntutan tak ditindaklanjuti, gelombang massa warga Banuada siap meledak di jantung pemerintahan Mamuju.
