BPBD Sulbar Dampingi BPBD Mamasa Lakukan Pengumpulan Data Sekunder untuk Penyusunan Dokumen KRB 2026–2030

- Penulis

Jumat, 17 Oktober 2025 - 07:22 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamasa — Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda sekaligus Tim Ahli BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Inaldy L.S. Silang, mendampingi BPBD Kabupaten Mamasa dalam kegiatan pengumpulan data sekunder di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamasa, baru-baru ini

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Mamasa Tahun 2026–2030, yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana.

Adapun OPD yang menjadi sasaran pengumpulan data, meliputi Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta beberapa OPD teknis lainnya. Data yang dikumpulkan mencakup aspek kependudukan, sosial, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik yang relevan dengan potensi risiko bencana di wilayah Mamasa.

Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BPBD Sulbar dalam mendukung pemerintah kabupaten dalam penyusunan dokumen kebencanaan yang akurat dan terukur.

“Pendampingan ini menjadi bentuk sinergi antara BPBD provinsi dan kabupaten dalam memastikan data yang digunakan dalam kajian risiko benar-benar valid dan sesuai kondisi lapangan. Ini penting agar setiap program penanggulangan bencana nantinya dapat tepat sasaran,” kata Yasir Fattah.

Yasir Fattah menegaskan, kegiatan tersebut juga merupakan implementasi dari instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar seluruh BPBD di wilayah Sulbar memperkuat koordinasi dan meningkatkan kapasitas daerah dalam penyusunan dokumen kebencanaan berbasis data yang akurat.

“Bapak Gubernur menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dalam penanggulangan bencana. Dengan dukungan seluruh OPD, diharapkan dokumen KRB Mamasa 2026–2030 dapat menjadi rujukan strategis bagi pembangunan daerah yang tangguh terhadap bencana,” tambahnya.

Kegiatan pengumpulan data sekunder ini akan berlanjut hingga seluruh instansi terkait di Kabupaten Mamasa terlibat secara aktif, sebelum memasuki tahap analisis dan penyusunan dokumen akhir. (Rls)

Berita Terkait

DKPPKB Sulbar Latih Tenaga Kesehatan dari 30 Puskesmas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut
Biro Hukum Sulbar Hadiri Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
DPMPTSP Sulbar Perkuat Kompetensi SDM dalam Pengoperasian Sistem OSS-RBA
Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan
Pasca Penindakan Rokok Ilegal di Enam Kabupaten, Tim Gabungan Sulbar Kembali Sisir Toko dan Kios di Mamuju
Dinas Pangan Sulbar Ikuti Evaluasi SOP, Perkuat Tata Kelola Administrasi Pemerintahan
Tingkatkan Kualitas Layanan Perizinan, DPMPTSP Sulbar Dalami Mekanisme Penerbitan PL Berbasis Amdalnet
Gubernur Sulbar: Kuatnya Pramuka Jadi Wadah Cetak SDM Berkarakter Pejuang Muda Mandar untuk Panca Daya

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 14:07 WITA

DKPPKB Sulbar Latih Tenaga Kesehatan dari 30 Puskesmas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:03 WITA

Biro Hukum Sulbar Hadiri Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:09 WITA

Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:06 WITA

Pasca Penindakan Rokok Ilegal di Enam Kabupaten, Tim Gabungan Sulbar Kembali Sisir Toko dan Kios di Mamuju

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:04 WITA

Dinas Pangan Sulbar Ikuti Evaluasi SOP, Perkuat Tata Kelola Administrasi Pemerintahan

Berita Terbaru