Mamuju, Suarasulbar.id — Rumah jabatan (rujab) Ketua DPRD Sulawesi Barat dibiarkan kosong dan rusak parah sejak 2024.
Rumput liar menutupi halaman dan kondisinya tak layak huni.
Aset negara bernilai miliaran rupiah itu kini menjadi simbol gagalnya kualitas konstruksi proyek sebelumnya.
Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, mengakui bahwa kerusakan bangunan berasal dari proyek tahun 2022, bukan dari pekerjaan terbaru.
“Pekerjaan 2022 sudah diperiksa BPK, ada temuan sekitar Rp 8 juta dan sudah dikembalikan,” kata Surya, Selasa (9/12/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan proyek tersebut pernah masuk ranah hukum.
“Kalau tidak salah pernah juga berproses di Polda, datanya masih di sana,” ungkapnya, memberi sinyal bahwa ada masalah lebih besar yang belum tuntas.
Surya menegaskan bahwa kerusakan pada bangunan utama tidak terkait pengerjaan tahun 2025, yang hanya mencakup pembangunan garasi dengan anggaran Rp 900 juta.
“Yang rusak itu bangunan 2022. Yang dikerja 2025 beda,” tegasnya.
Melihat kerusakan yang semakin parah, Pemprov Sulbar berencana kembali menganggarkan perbaikan total pada tahun anggaran 2026 dengan rencana biaya lebih dari Rp 1 miliar.
Hingga kini, rujab Ketua DPRD Sulbar tetap tak berpenghuni dan dikelilingi rumput liar—menambah daftar aset pemerintah yang mangkrak akibat proyek bermasalah yang tak kunjung diselesaikan sejak 2022.
Penulis : Siriwa
Editor : Opick
