Suarasulbar.id, Mamuju Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Anshar Malle, menghadiri exit meeting bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Barat terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Theater Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (4/5/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Exit meeting ini menjadi tahapan akhir dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Sulbar terhadap pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, tim BPK menyampaikan hasil evaluasi, sejumlah catatan penting, serta rekomendasi perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD.
Kehadiran Anshar Malle dalam kegiatan tersebut menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan daerah, sekaligus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Perwakilan BPKAD Sulbar, Ali Chandra, menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah berkomitmen menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan, khususnya pada aspek perbendaharaan dan akuntansi.
“Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Melalui exit meeting ini, seluruh perangkat daerah diharapkan semakin meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel, guna mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal dan berorientasi pada hasil.
