Empat Hari Kerja Dinilai Efektif, Pemprov Sulbar Kembali Berlakukan WFH

- Penulis

Jumat, 4 September 2026 - 14:39 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju, Suarasulbar.id – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan PNS dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam rangka Transformasi Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kebijakan itu berlaku sejak diterbitkannya SE tersebut, pada (4/9/26).

Dalam SE tersebut, seluruh ASN diwajibkan melaksanakan penyesuaian tugas kedinasan dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab. Salah satu ketentuan utama adalah penerapan pola kerja WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat, yang mulai berlaku pada 4 September 2026.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, memperkuat koordinasi dan pengendalian organisasi, meningkatkan pengawasan, menjamin kesinambungan pelayanan publik, serta memastikan pencapaian target dan indikator kinerja ASN.

Selain itu, pemerintah daerah menargetkan peningkatan akuntabilitas dan produktivitas ASN sekaligus memastikan fleksibilitas kerja tetap berorientasi pada hasil.

Namun, tidak seluruh pejabat dan unit layanan dapat menerapkan WFH. Sejumlah pejabat tetap diwajibkan melaksanakan WFO, antara lain Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, pejabat administrator dan pengawas, serta pejabat fungsional ahli madya dan ahli muda.

Pengecualian juga berlaku bagi unit layanan kedaruratan BPBD, ketenteraman dan ketertiban umum Satpol PP dan Damkar, layanan kebersihan dan persampahan, kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, Samsat, serta unit layanan publik lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Berita Terkait

DKPPKB Sulbar Latih Tenaga Kesehatan dari 30 Puskesmas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut
Biro Hukum Sulbar Hadiri Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
DPMPTSP Sulbar Perkuat Kompetensi SDM dalam Pengoperasian Sistem OSS-RBA
Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan
Pasca Penindakan Rokok Ilegal di Enam Kabupaten, Tim Gabungan Sulbar Kembali Sisir Toko dan Kios di Mamuju
Dinas Pangan Sulbar Ikuti Evaluasi SOP, Perkuat Tata Kelola Administrasi Pemerintahan
Tingkatkan Kualitas Layanan Perizinan, DPMPTSP Sulbar Dalami Mekanisme Penerbitan PL Berbasis Amdalnet
Gubernur Sulbar: Kuatnya Pramuka Jadi Wadah Cetak SDM Berkarakter Pejuang Muda Mandar untuk Panca Daya

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 14:07 WITA

DKPPKB Sulbar Latih Tenaga Kesehatan dari 30 Puskesmas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:03 WITA

Biro Hukum Sulbar Hadiri Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:09 WITA

Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:06 WITA

Pasca Penindakan Rokok Ilegal di Enam Kabupaten, Tim Gabungan Sulbar Kembali Sisir Toko dan Kios di Mamuju

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:04 WITA

Dinas Pangan Sulbar Ikuti Evaluasi SOP, Perkuat Tata Kelola Administrasi Pemerintahan

Berita Terbaru