BPKPD dan Perkim Sulbar Sinergi Tuntaskan Persoalan Tanah Polda : SK dan NPHD 2016 Dibahas Tuntas

- Penulis

Rabu, 13 Agustus 2025 - 18:46 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju – Dalam rangka menuntaskan persoalan aset tanah Polda Sulawesi Barat (Sulbar) yang terselesaikan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulbar menggelar rapat koordinasi di ruang rapat kantor Dinas Perkim Sulbar, Rabu 13 Agustus 2025.

Fokus rapat kali ini adalah membahas secara mendalam kelanjutan Surat Keputusan (SK) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2016 yang hingga saat ini masih memerlukan tindak lanjut penyelesaian.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perkim Sulbar, Maddarezki Salatin, bersama jajaran tim teknis dari kedua instansi. Melalui forum ini, kedua pihak sepakat menyusun langkah-langkah strategis dan timeline penyelesaian, sehingga persoalan yang telah berlangsung hampir satu dekade ini dapat dituntaskan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum, sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Hadir langsung dalam rapat, Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKPD Sulbar, A. Bisry M. Noor, yang menegaskan komitmen pihaknya untuk menuntaskan permasalahan aset ini demi terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum atas barang milik daerah.

“Penyelesaian aset ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga wujud tanggung jawab kita dalam menjaga tertib pengelolaan barang milik daerah sesuai aturan,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dalam keterangannya menegaskan bahwa persoalan ini menjadi prioritas karena menyangkut aset strategis daerah dan institusi kepolisian.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi hambatan yang membuat persoalan ini berlarut-larut. Sinergi bersama Dinas Perkim adalah langkah nyata untuk menuntaskan SK dan NPHD 2016 ini dengan solusi yang tuntas, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” ungkapnya.

Kegiatan ini selaras dengan Panca Daya Pembangunan yang menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya pada poin memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. (Rls)

Berita Terkait

DKPPKB Sulbar Latih Tenaga Kesehatan dari 30 Puskesmas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut
Biro Hukum Sulbar Hadiri Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
DPMPTSP Sulbar Perkuat Kompetensi SDM dalam Pengoperasian Sistem OSS-RBA
Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan
Pasca Penindakan Rokok Ilegal di Enam Kabupaten, Tim Gabungan Sulbar Kembali Sisir Toko dan Kios di Mamuju
Dinas Pangan Sulbar Ikuti Evaluasi SOP, Perkuat Tata Kelola Administrasi Pemerintahan
Tingkatkan Kualitas Layanan Perizinan, DPMPTSP Sulbar Dalami Mekanisme Penerbitan PL Berbasis Amdalnet
Gubernur Sulbar: Kuatnya Pramuka Jadi Wadah Cetak SDM Berkarakter Pejuang Muda Mandar untuk Panca Daya

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 14:07 WITA

DKPPKB Sulbar Latih Tenaga Kesehatan dari 30 Puskesmas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:03 WITA

Biro Hukum Sulbar Hadiri Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:09 WITA

Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:06 WITA

Pasca Penindakan Rokok Ilegal di Enam Kabupaten, Tim Gabungan Sulbar Kembali Sisir Toko dan Kios di Mamuju

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:04 WITA

Dinas Pangan Sulbar Ikuti Evaluasi SOP, Perkuat Tata Kelola Administrasi Pemerintahan

Berita Terbaru