Mamuju – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Senin, 26 Januari 2026, pukul 10.00 WITA.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mateng, Nirmala Aras, bersama para Wakil Ketua DPRD Mateng, anggota DPRD Mateng, Sekretaris DPRD, serta para kepala bagian di lingkup Sekretariat DPRD Mateng.
Rombongan Banggar DPRD Mateng diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras, didampingi anggota DPRD Sulbar Khalil Gibran, Jumiati Mahmud, Irfan Fahri, Saddam, serta Sekretaris DPRD Sulbar Arianto dan Kepala Bagian Persidangan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Sulbar tersebut, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras, menekankan pentingnya peran DPRD dalam mendukung pemerintah daerah, khususnya dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Olehnya, ia meminta DPRD Mateng agar terus bersinergi dan membantu Bupati Mateng serta Pemerintah Kabupaten Mateng untuk menggali dan meningkatkan potensi PAD secara berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan PAD merupakan salah satu kunci utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Mateng, Nirmala Aras, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD, serta mendorong kebijakan daerah yang berorientasi pada peningkatan PAD dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Kunjungan kerja ini juga dimanfaatkan sebagai ajang koordinasi dan konsultasi terkait sinkronisasi kebijakan APBD antara pemerintah kabupaten dan provinsi, sekaligus mempererat sinergi antarlegislatif di Sulbar.
Pertemuan ini difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Sulbar sesuai dengan perannya dalam mendukung pelaksanaan tugas legislatif baik dari segi teknis maupun administratif. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. (*)
