Suarasulbar.id, Mamuju — Di tengah himpitan ekonomi, masyarakat Mamuju kembali dipaksa menelan pil pahit kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang kian menjadi-jadi. Tabung subsidi berwarna hijau, yang seharusnya menjadi hak warga berpenghasilan rendah, kini seolah menjadi barang mewah di pasaran.
“Sudah beberapa hari gas susah dicari. Kalau pun ada di pengecer, harganya tembus Rp40 ribu. Ini sangat memberatkan,” keluh Fajar, pekerja warung kopi di Mamuju, kepada Suarasulbar.id, Ahad, 6/7/25.
Kelangkaan ini bukan peristiwa baru. Ia berulang seperti siklus tanpa solusi, menyisakan tanda tanya besar, ke mana peran dan tanggung jawab Pertamina? Sebagai entitas negara yang diberi mandat mengelola distribusi energi, Pertamina justru dinilai gagal menjamin ketersediaan gas bersubsidi yang merata dan tepat sasaran.
Gas 3 kg yang disubsidi negara untuk masyarakat miskin justru lebih banyak ditemukan di tangan pengecer dengan harga tinggi. Sementara pangkalan resmi kerap kosong atau hanya bisa melayani segelintir orang. Celah ini membuka ruang lebar bagi permainan mafia distribusi.
“Pertamina tidak boleh bersembunyi di balik dalih tambahan kuota. Yang dibutuhkan rakyat adalah distribusi yang adil dan pengawasan yang ketat,” tegas Rozi, aktivis pemuda Mamuju.
Ia menilai Pertamina telah lalai dan tak lagi peka terhadap jeritan masyarakat kecil. “Kami prihatin dan marah. Ini bukan hanya soal logistik, tapi soal nyawa usaha kecil dan dapur keluarga miskin. Jika negara tidak hadir, maka kami yang akan bersuara lantang,” tegasnya.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Mamuju, Andi Acce Tenrisaung, mengakui keterbatasan wewenang mereka.
“Pengawasan barang penting itu ranah provinsi. Tapi kami tetap memantau. Kami juga sudah koordinasi dengan Pertamina dan katanya tambahan distribusi 3.360 tabung sudah disalurkan,” ujarnya.
Namun masyarakat menilai itu tidak cukup. Tambahan tabung tak pernah dirasakan langsung oleh warga, karena selalu berakhir di tangan pengecer.
Kelangkaan yang terus berulang ini hanya memperkuat satu kesimpulan, sistem distribusi gas subsidi di bawah kendali Pertamina telah gagal. Bukan hanya gagal teknis, tapi gagal moral karena membiarkan kebutuhan rakyat kecil dijadikan komoditas dagangan segelintir pihak.
Rakyat tak butuh janji. Rakyat butuh perubahan. Sudah waktunya Pertamina diaudit secara menyeluruh. Siapa yang bermain di belakang rantai distribusi ini, Mengapa tidak pernah ada sanksi tegas bagi agen dan pangkalan nakal.
Penulis : Muhammad Taufiq Hidayat
Sumber Berita : Rozi aktifis Mamuju
