Hadapi Pemotongan Dana Transfer Pusat Rp330 Miliar, Sulbar Gelar Rakor Optimalkan Fiskal Daerah

- Penulis

Rabu, 15 Oktober 2025 - 18:14 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama para Bupati se-Sulawesi Barat dalam rangka mengoptimalkan fiskal daerah untuk pembangunan daerah tahun anggaran 2026 di ruang oval lantai 3 kantor gubernur Sulbar, Rabu 15 Oktober 2025.

Rakor dirangkaikan dengan penandatanganan antara Pemprov Sulbar dengan Pemkab se-Provinsi Sulbar dan BPJS kesehatan kedeputian IX tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional bagi peserta bukan pekerja dalam rangka Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Sulawesi Barat.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka pada kesenpatan itu menekankan, bahwa apapun kebijakan pemerintah pusat tentu pihaknya siap menerimanya.

“Kita tidak ingin membankan dengan pemerintah pusat, karena itulah kebijakan yang harus kita terima,” ujar Suhardi Duka

Suhardi Duka menjelaskan, pemotongan dana transfer ke daerah kurang lebih hampir 1 triliun per provinsi tentunya sangat berdampak juga di enam kabupaten.

“1 triliun ini sangat terasa dengan ber beda-beda. Provinsinsi Sulbar kurang lebih Rp 330 miliar defisit dengan pengurangan dari pemerintah pusat kurang lebih Rp206 miliar di tambah dengan pemotongan tahun berjalan Rp130 miliar berarti total kurang lebih Rp 330 miliar,” jelas SDK.

Meski demikian, Gubernur Suhardi Duka memastikan beberapa sektor pelayanan dasar akan tetap dipertahankan, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Pendidikan tetap prioritas, ini tidak boleh tidak jalan. Seluruh hak-hak guru kita berikan tidak ada yang kita kurangi terhadap pembiayaan pendidikan,” jelas Suhardi Duka.

Demikian juga dengan sektor kesehatan pihaknya tetap berkomitmen bersama 6 bupati di Sulbar saling bergotong royong untuk bisa mempertahankan Sulawesi Barat tetap menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) cakupan JKN.

“Dengan demikian layanan dasar sektor kesehatan tetap menjadi prioritas dan masi bisa kita laksanakan,” pungkas Gubernur Suhardi Duka. (Rls)

Berita Terkait

DKPPKB Sulbar Latih Tenaga Kesehatan dari 30 Puskesmas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut
Biro Hukum Sulbar Hadiri Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
DPMPTSP Sulbar Perkuat Kompetensi SDM dalam Pengoperasian Sistem OSS-RBA
Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan
Pasca Penindakan Rokok Ilegal di Enam Kabupaten, Tim Gabungan Sulbar Kembali Sisir Toko dan Kios di Mamuju
Dinas Pangan Sulbar Ikuti Evaluasi SOP, Perkuat Tata Kelola Administrasi Pemerintahan
Tingkatkan Kualitas Layanan Perizinan, DPMPTSP Sulbar Dalami Mekanisme Penerbitan PL Berbasis Amdalnet
Gubernur Sulbar: Kuatnya Pramuka Jadi Wadah Cetak SDM Berkarakter Pejuang Muda Mandar untuk Panca Daya

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 14:07 WITA

DKPPKB Sulbar Latih Tenaga Kesehatan dari 30 Puskesmas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:03 WITA

Biro Hukum Sulbar Hadiri Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:09 WITA

Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:06 WITA

Pasca Penindakan Rokok Ilegal di Enam Kabupaten, Tim Gabungan Sulbar Kembali Sisir Toko dan Kios di Mamuju

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:04 WITA

Dinas Pangan Sulbar Ikuti Evaluasi SOP, Perkuat Tata Kelola Administrasi Pemerintahan

Berita Terbaru