Hari Terakhir, Tim Pemantau Sasar 7 OPP dalam Pemantauan Langsung Kesiapan PEKPPP Mandiri 2026

- Penulis

Rabu, 25 Februari 2026 - 16:10 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju – Tim Pemantau Kinerja Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat resmi menyelesaikan rangkaian kegiatan pemantauan langsung (desk evaluasi) kesiapan lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri tahun 2026.

Pada hari terakhir, Selasa, 24 Februari 2026, fokus pemantauan tertuju pada 7 Unit Penyelenggara Pelayanan (OPP) yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Biro Pengadaan Barang dan Jasa, UPT SMKN 1 Rangas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas KominfoSS serta UPT SMAN 1 Mamuju.

Evaluasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan sejalan dengan Misi Kelima Gubernur Suhardi Duka, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Menurut Kabag Tatalaksana dan Pelayanan Publik yang juga sebagai Ketua Tim Pemantau, Subuki, dalam proses pemantauan, tim evaluasi melakukan verifikasi faktual dan meninjau langsung kesesuaian data khususnya untuk aspek kebijakan pelayanan.

‘’Selama proses pemantauan, kami (tim evaluasi) melakukan verifikasi faktual dan meninjau langsung kesesuaian data khususnya untuk aspek kebijakan pelayanan yang terdiri atas Standar Pelayanan (SP), Kode Etik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),’’ terang Subuki.

Subuki menambahkan, hari terakhir pemantauan juga dimanfaatkan untuk memastikan komitmen OPP dalam memenuhi seluruh aspek penilaian pada PEKPPP mendatang.

“Kami menyasar 7 OPP hari ini (Selasa, 24 Februari) untuk memastikan komitmen mereka dalam memenuhi evidence seluruh aspek penilaian pada PEKPPP mandiri tahun 2026,’’ ujarnya.

Dalam pantauan di 7 lokasi tersebut, tim menyoroti beberapa perbaikan yang perlu dilakukan, termasuk penguatan profesionalisme SDM dan percepatan pelayanan pengaduan masyarakat. (Rls)

Berita Terkait

Gubernur SDK temui Menteri KKP, Sulbar Peroleh Dukungan Program Strategis untuk Nelayan dan Budidaya Perikanan
DKP Sulbar Perkuat Strategi Pengembangan Industri Rumput Laut Berkelanjutan pada Forum Internasional PAIR Annual Meeting 2026
Dinas ESDM Sulbar Terima Kunjungan RRI, Jelaskan Pelaksanaan Program LHM 2026
Registrasi Kartu SIM Dengan Biometrik Berlaku, KominfoSS Sulbar Imbau Masyarakat Waspadai Modus Aktivasi Menggunakan Wajah Penjual
Pemprov Sulbar Bersama BPJS Perkuat Sinergi Layanan JKN melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan
Sekda Sulbar Luruskan Isu PPPK Dirumahkan, Sebut Kebijakan WFA Berhasil Direspons Pemerintah Pusat
Kabid Minerba Terima Kunjungan BPKP RI Perwakilan Sulbar, Bahas Penguatan Tata Kelola Perizinan IUP
BPKAD Sulbar Terima Kunjungan Tim Penelitian Hibah DPPM Kemdiktisaintek Bahas Kolaborasi Human-AI dalam Kinerja Pegawai

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 13:31 WITA

DKP Sulbar Perkuat Strategi Pengembangan Industri Rumput Laut Berkelanjutan pada Forum Internasional PAIR Annual Meeting 2026

Selasa, 21 Juli 2026 - 12:29 WITA

Dinas ESDM Sulbar Terima Kunjungan RRI, Jelaskan Pelaksanaan Program LHM 2026

Selasa, 21 Juli 2026 - 12:23 WITA

Registrasi Kartu SIM Dengan Biometrik Berlaku, KominfoSS Sulbar Imbau Masyarakat Waspadai Modus Aktivasi Menggunakan Wajah Penjual

Senin, 20 Juli 2026 - 12:26 WITA

Pemprov Sulbar Bersama BPJS Perkuat Sinergi Layanan JKN melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan

Senin, 20 Juli 2026 - 11:19 WITA

Sekda Sulbar Luruskan Isu PPPK Dirumahkan, Sebut Kebijakan WFA Berhasil Direspons Pemerintah Pusat

Berita Terbaru

Uncategorized

Tambang Emas Ilegal di Mamuju Terbongkar 4 Tersangka Dijerat

Selasa, 28 Jul 2026 - 20:07 WITA