MAMUJU – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, melaksanakan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Rabu, 1 April 2026.
Audiensi berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Sulawesi Barat ini membahas program pendataan pelanggan listrik yang akan diintegrasikan dengan Database Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai upaya meningkatkan akurasi penyaluran bantuan listrik bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam pertemuan yang berlangsung produktif tersebut, BPS Sulbar memaparkan rencana pendataan pelanggan listrik yang akan dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Sulawesi Barat bersama dengan PT PLN (Persero). Data yang dihasilkan dari pendataan ini nantinya akan dikoneksikan dengan DTKS untuk memastikan bahwa sasaran penerima bantuan listrik tepat guna dan tepat sasaran.
Gubernur Suhardi Duka menyambut baik langkah kolaboratif ini dan menekankan pentingnya akurasi data sebagai fondasi kebijakan pembangunan daerah.
“Data adalah dasar dari setiap kebijakan yang baik. Saya ingin kerja sama antara Dinas ESDM dan BPS ini terus diperkuat, agar setiap langkah pembangunan kita bisa terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Suhardi Duka dalam arahannya.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menjelaskan bahwa integrasi data pelanggan listrik dengan DTKS akan memudahkan proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan listrik, baik melalui program APBD maupun program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Gratis dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov Sulbar untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan mengetaskan kemiskinan di Sulawesi Barat, sebagaimana diamanatkan dalam Panca Daya Gubernur Suhardi Duka.
“Kami di Dinas ESDM terus berharap pendataan terintegrasi dari BPS yang dikoneksikan dengan DTKS, kami optimistis penyaluran bantuan akan lebih akurat dan transparan,” ujar Bujaeramy.
Sementara itu, Kepala BPS Sulbar Suri Handayani, dalam paparannya menyampaikan bahwa pendataan pelanggan listrik ini merupakan bagian dari upaya BPS untuk mendukung pembangunan berbasis data di Sulawesi Barat.
Menurutnya, data yang dihasilkan tidak hanya akan digunakan untuk program kelistrikan, tetapi juga untuk berbagai program pembangunan lainnya yang membutuhkan data kependudukan dan kesejahteraan sosial yang akurat.
“BPS hadir bukan hanya sebagai penyedia data, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Kami siap mendukung penuh program ini agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Suri Handayani.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi sinergi antara Dinas ESDM, BPS, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola bantuan listrik yang lebih terintegrasi, transparan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
