Mamuju – Pemprov Sulbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Alokasi Anggaran APBD Tahun 2026 terkait anggaran BPJS di Ruang Oval, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 30 September 2025.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, serta dihadiri jajaran pemangku kepentingan strategis, termasuk Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa Rakor ini menjadi langkah awal penting untuk memastikan perencanaan anggaran berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang jaminan kesehatan.
“Rapat koordinasi ini merupakan momentum penting untuk memastikan perencanaan anggaran APBD Sulbar Tahun 2026 benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Alokasi anggaran BPJS adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Junda usai rakor.
Sebagai institusi perencana pembangunan daerah, Bapperida Sulbar memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan alokasi anggaran BPJS dengan arah kebijakan RPJMD, indikator MBG, serta target SDGs.
Menurut Junda, seluruh proses perencanaan dilakukan transparan dan berbasis data, sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, melalui program Quick Wins Sulbar Sehat yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur, Salim S. Mengga.
“Kami mengapresiasi sinergi lintas sektor dalam forum ini. Kolaborasi antara OPD teknis, lembaga statistik, BPJS, dan tim ahli menjadi modal penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” tambahnya.
Selain itu, Bapperida juga berkomitmen memperkuat mekanisme perencanaan partisipatif dan monitoring berbasis bukti, agar setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
Rakor ini menegaskan komitmen Pemprov Sulbar untuk menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses seluruh warga tanpa terkendala biaya, sekaligus memperkuat fondasi perlindungan sosial di Sulawesi Barat. (Rls)
