Mamuju, Suarasulbar.id – Ratusan tenaga honorer satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran pemerintah kabupaten mamuju resmi dilantik sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, di ruangan kantor satpol PP Damkar, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. 5/1/26.
Pelantikan tersebut di pimpin langsung Jumriadi, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju.
Kepala Satpol PP dan Damkar Mamuju menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan bagian dari penguatan personel di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kita melantik 193 personel” ujarnya kepada wartawan.
Meski telah menerima pengangkatan, Kasat Satpol PP menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak boleh membuat kinerja menurun. Ia justru berharap kinerja personel semakin ditingkatkan, khususnya pada sektor pemadam kebakaran yang selama ini dinilai memiliki beban kerja tinggi.
“Kita sudah tahu bersama bahwa kinerja Satpol PP dan Damkar, terutama Damkar, cukup berat. Tapi dengan diterimanya mereka, kami berharap kinerjanya semakin meningkat,” tegasnya.
Terkait sistem penggajian di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Kasat memastikan anggaran gaji telah disiapkan untuk satu tahun ke depan.
“Untuk penggajian, insya Allah anggarannya sudah tersedia satu tahun ke depan,” katanya.
Namun demikian, terdapat penyesuaian pada komponen kesejahteraan. Salah satunya adalah pengurangan pada tunjangan lauk pauk, sementara tunjangan melekat lainnya dipastikan tetap sama.
“Yang membedakan hanya pada lauk pauk, itu ada pengurangan. Tapi untuk yang melekat tetap sama,” jelasnya.
Kasat juga membantah isu pembayaran gaji per enam bulan. Menurutnya, pembayaran gaji bagi personel Satpol PP dan Damkar tetap dilakukan setiap bulan.
“Kalau di Satpol PP dan Damkar, penggajian dilakukan setiap bulan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Satpol PP dan Damkar kemungkinan menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) dengan jumlah personel terbanyak yang terangkat pada tahap ini, yakni 193 orang dari sekitar 800 personel yang ada.
“Kemungkinan kita yang terbanyak selain DLHK,” pungkasnya.
Penulis : Muhammad Taufiq Hidayat
