Suarasulbar.id, Mamuju – Komisi II DPRD Sulbar mendesak Pemprov Sulbar untuk segera menertibkan aset, karena aset merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan anggota Komisi II M Khalil Gibran saat rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar dalam rangka pembahasan LKPJ Gubernur Sulbar tahun 2024 di ruang Komisi II DPRD Sulbar, Senin (21/4/2025).
Jalannya rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II Syarifuddin, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi II Jumiaty A Mahmud.
Sedangkan dari BPKAD, hadir Kepala Bidang Aset AM Bisry Noor bersama sejumlah staf BPKAD.
Menurut Khalil Gibran, keberadaan aset pemprov baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak harus dilacak dan diinventarisir dengan baik agar diketahui masih ada atau tidak aset tersebut.
“Seperti kendaraan yang tersebar di mana-mana. Ini yang paling menuai sorotan. Jadi, kami harap masalah ini harus dicarikan solusinya atau segera diselesaikan. Kami di DPRD akan terus memantaunya sebagai bagian dari fungsi pengawasan,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Jumiaty Mahmud menambahkan, dengan mengelola aset daerah secara baik, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan menunjang pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah harus mengelola aset daerah secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi sorotan komisi II adalah aset bergerak yang tercatat dimiliki oleh Sekretariat DPRD Sulbar. Jumlahnya mencapai 134 kendaraan dinas.
“Ini semua 134 kendaraan di Sekretariat DPRD harus terdata semua ada dimana. Siapa yang pinjam atau pakai. Kalau yang pakai sudah mantan pejabat atau mantan anggota dewan, maka sebaiknya diminta untuk dikembalikan,” kata Jumiaty. Adv
