Mamuju – Bapperida Sulbar menawarkan empat upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai misi kedua dalam Panca Daya Sulawesi Barat (Sulbar) yang dicanangkan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM).
Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, menyampaikan empat solusi yang dapat menjawab tantangan penanganan kemiskinan di Sulbar, yaitu :
1. Tata kelola penggunaan dan pemutakhiran data perlu dibangun dan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas daerah sebagai pelaksana pemutakhiran data (DTKS, P3KE, REGSOSEK).
2. Dibutuhkan dukungan penambahan anggaran dari pemerintah pusat dan pemanfaatan sumber – sumber pembiayaan lainnya seperti dana CSR beberapa perusahaan yang ada di Sulbar.
3. Penguatan sinergi dan kolaborasi perlu dilakukan antara pemerintah, swasta, masyarakat untuk bekerjasama dan saling mendukung dalam penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah di Sulbar.
Kata Junda Maulana, “Perlu sinergi yang kuat untuk membangun SDM unggul. Tanpa itu, kita hanya akan terus berada dalam lingkaran masalah yang sama,” tegasnya.
Selain prevalensi stunting, Junda juga menjelaskan potret gambaran kemiskinan di Sulbar dalam Lokakarya Evaluasi dan Persiapan Implementasi Penanganan – Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Aula Andi Depu Gedung Lantai 3 Kantor Gubernur Pemprov Sulbar, pada Senin (16/6/2025).
“Secara absolut, Jumlah Penduduk Miskin mencapai 155,91 Ribu Jiwa, yang tersebar pada Kawasan Perdesaan sebanyak 84,25 persen atau 131,36 Ribu Jiwa dan Kawasan Perkotaan sebesar 15,75 persen atau 24,55 Ribu Jiwa,” ungkap Junda.
Menurutnya, dari data tersebut, karakteristik Kepala Rumah Tangga (KRT) Miskin di Sulbar terdiri dari 14,36 % adalah perempuan, 11,08 % tidak bisa baca tulis, dan 67,23 % berpendidikan SD/sederajat ke bawah, dengan status pekerjaan yang didominasi sektor informal, yaitu 70,80 %.
Untuk itu, Pemprov Sulbar telah meluncurkan berbagai program dan kegiatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).
1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, melalui Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), Program Keluarga Harapan, Bantuan Pemasangan Instalasi dan Kwh meter, Iuran PBI, Beasiswa Kurang Mampu, Pengadaan perlengkapan penunjang pembelajaran bagi siswa;
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat, melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap, Pengembangan Perbenihan Kawasan Perkebunan, Perluasan Kesempatan Kerja Padat Karya, Pengadaan Sarana Pelatihan, Produksi ,penyediaan benih Padi, Jagung, alpukat dan durian dan bawang merah daun umbi, Bantuan Barang Yang diserahkan kepada Masyarakat, berupa Peralatan Usaha UMKM, Pelatihan Kewirausahaan Keterampilan Teknis; dan
3. Penurunan Jumlah Kantong – Kantong Kemiskinan, melalui Pembangunan Drainase Permukiman, Pembangunan jalan rabat beton permukiman, Pembangunan prasarana air bersih, Peningkatan Jalan, Pembangunan Rumah yang terkena bencana. (Rls)
