Mamuju – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana menyebut perlunya investasi bidang kesehatan dalam mengembangkan perekonomian suatu daerah.
Menurut Junda, pentingnya perhatian terhadap investasi kesehatan itu karena berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas.
Kesimpulan itu didasarkan dari beberapa penelitian global yang disebutkannya saat membuka paparannya dalam Lokakarya Evaluasi dan Persiapan Implementasi Penanganan – Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Aula Andi Depu Gedung Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin (16/6/2025).
Tentunya hal tersebut sejalan dengan Misi ketiga dalam Panca Daya Sulbar yang dicanangkan oleh Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu Membangun SDM yang Unggul dan Berkarakter.
Ia pun menyebut 3 (tiga) kelompok sasaran super prioritas dalam penanganan stunting, yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui pasca melahirkan, dan Bayi Usia 0 – 23 bulan (baduta).
“Pada tiga sasaran super prioritas tersebut, termasuk dalam Pengasuhan pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (270 Hari Masa Kehamilan + 730 hari setelah kelahiran sampai usia 2 tahun) merupakan periode emas yang sangat penting bagi perkembangan otak dan pertumbuhan fisik anak,” jelas Junda.
Selain itu, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulbar ini juga mengungkap angka kenaikan prevalensi stunting yang signifikan pada tahun 2024, menjadi 35,4 persen dan provinsi ketiga tertinggi di Indonesia saat ini.
Sementara berdasarkan Data Sistem Aplikasi Online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), persentase penimbangan balita sangatlah rendah di posyandu.
“Rata- rata balita yang diukur atau ditimbang setiap bulan hanya 65,69 persen. Artinya dari 100 balita, hanya 65 anak yang datang ke posyandu”, ungkap Junda.
Hal ini membuktikan bahwa data E-PPGBM tidak mewakili keseluruhan sasaran yang seharusnya diukur.
Oleh karena itu, Junda menyebut ada 9 (sembilan) tantangan yang dihadapi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
1. Komitmen politik pemimpin penting, tapi perlunya dibarengi program riil di lapangan.
2. Penajaman dan peningkatan cakupan program perlu dilakukan.
3. Perlu peningkatan kapasitas dan pendampingan.
4. Keterlibatan multi stakeholder perlu dikoordinasikan.
5. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis data.
6. Pemantauan dan evaluasi terintegrasi sebagai konsep yang ideal.
7. Perubahan perilaku yang tidak mudah dan perlu waktu.
8. Konvergensi mudah diucapkan, namun sulit diwujudkan.
9. Keterlibatan lembaga non pemerintah yang memerlukan acuan pelaksanaan program.
(Rls)
