Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah Sulawesi Barat.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Sinkronisasi Roadmap Listrik Perdesaan 2025–2029 yang digelar oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM secara daring pada Kamis, 19 Juni 2025.
Pejabat Inspektur Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Farid Asyhadi dan Gilang Perdana Putra, hadir mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra, memaparkan sejumlah program strategis yang telah dan akan dijalankan untuk mendukung pemerataan akses listrik di seluruh desa di Sulawesi Barat.
“Kami terus melaksanakan program bantuan listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu sebagai upaya nyata mendukung peningkatan rasio elektrifikasi dan desa berlistrik di Sulbar. Tahun ini, program tersebut menyasar 171 Rumah Tangga Sasaran (RTS),” ujar Farid.
Lebih lanjut, Farid menjelaskan capaian program bantuan listrik gratis sejak tahun 2019 hingga 2025:
Tahun 2019: 320 RTS
Tahun 2020: 300 RTS
Tahun 2021: 579 RTS
Tahun 2022: 455 RTS
Tahun 2023: 490 RTS
Tahun 2024: 120 RTS
Tahun 2025: 171 RTS
Selain itu, Dinas ESDM Sulbar juga telah membangun beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah-wilayah terpencil, seperti:
PLTS Tersebar di Desa Popenga, Majene (2021) – 18 RTS
PLTS Tersebar di Desa Awo dan Manyamba, Majene (2022) – 20 unit
PLTS Terpusat di Pulau Samataha, Kecamatan Balabalakang, Mamuju (2021) – 28 RTS
PLTS Tersebar di Desa Salutahongan, Majene – 20 RTS
“Setiap tahun, program ini kami usulkan dan sinergikan dengan visi-misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Farid.
Terkait program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM, pada tahun 2025 ini Pemprov Sulbar dalam hal ini melalui Dinas ESDM Sulbar telah mengusulkan 15.000 RTS. Usulan ini berasal dari pemerintah desa dan dilengkapi dengan validasi bahwa masyarakat tersebut layak menerima bantuan.
Pemprov Sulbar juga memberikan dukungan penuh terhadap program Super Sun dari PLN yang akan dipasang di pulau-pulau Kecamatan Balabalakang, Mamuju. “Wilayah kepulauan ini sangat membutuhkan listrik yang andal untuk menunjang kebutuhan energi yang terus meningkat,” ujar Farid.
Farid juga menyoroti kondisi ketenagalistrikan di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, yang hingga saat ini hanya mendapatkan layanan listrik selama 3 jam per hari. Ia meminta agar Kementerian ESDM melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pengelola PLTS di wilayah tersebut.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong mendukung program listrik gratis, baik melalui dana desa, APBD provinsi, APBN pusat, maupun kontribusi seluruh perusahaan pembangkit listrik melalui program pengabdian masyarakat,” tegas Farid.
Dalam rapat tersebut, Manager UP2K PT PLN Sulbar, Izbet Alighorky, turut menyampaikan capaian dan tantangan pembangunan listrik desa di Sulbar. Hingga Mei 2025, Rasio Elektrifikasi total mencapai 99,99% dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) mencapai 100%. Namun, masih terdapat 19 desa yang belum dilistriki oleh PLN.
Rencana revisi roadmap Lisdes Sulbar tahun 2025–2027 juga dipaparkan dengan total 19 desa baru dan 122 desa lama akan dialiri listrik. Tantangan utama adalah kondisi geografis, di mana 70% wilayah Sulbar merupakan kawasan hutan dan beberapa desa berada di wilayah ekstrem yang sulit diakses kendaraan.
Oscar selaku panitia pelaksana kegiatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pembangunan ketenagalistrikan di Sulbar. “Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan PT PLN yang terus bersinergi untuk mewujudkan ketahanan energi di wilayah ini,” tutupnya. (Rls)
