Mamuju – Inspektur Pembantu Wilayah III, Andi Nurlianti Nurdin dan Tim mengikuti kegiatan rapat koordinasi serta asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) terhadap instansi pemerintah yang menjadi prioritas di Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Inspektorat Sulbar Muh Natsir mengatakan kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, wejudkan misi Gubernur Sulbar Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM), dalam pemerintahan yang berintegritas demi terwujudnya masyarakat sejahtera.
“Rapat koordinasi dan asistensi ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan kualitas implementasi SAKIP, percepatan pembangunan Reformasi Birokrasi, serta penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” kata Natsir. Selasa, 8 Juli 2025.
Acara diikuti oleh jajaran pemerintah kabupaten prioritas, yakni Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Kabupaten Mamasa, dan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan perangkat daerah wajib dan tambahan dari lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi lokus pembinaan dan pendampingan.
Sinergi lintas pemerintah daerah Sulba dan kabupaten sangat penting dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
Inspektur Pembantu Wilayah III menekankan pentingnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai sasaran.
“Kunci keberhasilan percepatan reformasi birokrasi adalah adanya kepemimpinan yang konsisten, keterlibatan aktif seluruh jajaran, serta keseriusan dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kami siap mendampingi setiap tahap prosesnya,” ungkap Inspektur Pembantu Wilayah III.
Melalui kegiatan asistensi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat semakin memahami langkah-langkah perbaikan dokumen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, serta penguatan budaya kerja birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum diskusi untuk menyampaikan kendala teknis dan menyepakati rencana tindak lanjut percepatan implementasi di masing-masing instansi pemerintah kabupaten.
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan fasilitasi agar target-target perbaikan kinerja birokrasi dan pembangunan Zona Integritas dapat tercapai secara optimal. (Rls)
