Jakarta – Pemprov Sulbar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) resmi menyerahkan dokumen Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2025 kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Kamis 14 Agustus 2025.
Pengantaran dokumen ini dilakukan oleh tim BPKPD Sulbar yang terdiri dari Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda, Abdul Kuddus, serta staf pelaksana Mas’ad dan Lukman. Penyerahan ini merupakan bagian dari rangkaian proses tahapan perubahan APBD yang telah dirampungkan Pemprov Sulbar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Sulbar dalam memastikan setiap proses pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
“Pengantaran dokumen Perubahan APBD 2025 ke Ditjen Bina Keuangan Daerah adalah bagian dari kewajiban administrasi sekaligus wujud keseriusan kita dalam menyinkronkan kebijakan daerah dengan arahan pemerintah pusat. Ini demi mendukung kelancaran program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,” ujar Ali Chandra.
Ali Chandra menegaskan, agenda ini sejalan dengan Panca Daya Pembangunan Sulbar yang diusung Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat Sulbar.
Dengan tersampaikannya dokumen ini ke pemerintah pusat, diharapkan proses evaluasi dan penetapan perubahan APBD 2025 dapat berlangsung lancar, sehingga seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan untuk mendukung percepatan pembangunan. (Rls)
