Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga, memimpin rapat persiapan menjelang kunjungan tim monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sulbar, Selasa, 19 Agustus 2025.
Salim S Mengga menyampaikan, saat ini terdapat 46 SPPG yang sudah terdata dan menyatakan kesiapan, meskipun yang telah beroperasi secara penuh masih terbatas.
“Walaupun yang sudah operasional masih terbatas, tapi mereka sudah siap 46. Ini sebenarnya lebih karena kurangnya informasi yang membuat pihak swasta yang berminat ikut serta dalam program ini menjadi sedikit ragu,” kata Salim S Mengga.
Pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka ini menambahkan, banyak calon pelaksana dari sektor swasta belum memahami secara pasti persyaratan dan mekanisme pendanaan program SPPG. Namun, melalui rapat ini, informasi tersebut telah disampaikan secara rinci, termasuk sistem pendanaan dan syarat administrasi yang harus dipenuhi.
“Persyaratan sebenarnya tidak sulit. Hanya saja karena informasi terbatas, itu yang menjadi masalah. Ke depan, sosialisasi harus lebih digencarkan agar masyarakat dan pihak swasta memahami dengan jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Salim S Mengga juga menyoroti pentingnya kesiapan bahan baku saat seluruh SPPG mulai beroperasi secara bersamaan. Saat ini, sebagian besar pasokan bahan pangan di Sulbar masih bergantung dari luar daerah, seperti Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Kalau Sulsel dan Sulbar beroperasi secara penuh dalam waktu yang sama, ada kekhawatiran bahan baku menjadi terbatas. Kalau permintaan pasar tinggi, tentu ada potensi harga naik. Ini harus kita antisipasi,” ujar Salim S Mengga.
Untuk itu, Ia mendorong masyarakat agar mulai menanam sendiri komoditas pangan seperti sayuran dan tomat guna memenuhi kebutuhan lokal. Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan pasokan.
“Apalagi, tanah kita cukup subur. Kita bisa manfaatkan itu untuk memastikan suplai tetap stabil dan harga tidak melonjak,” bebernya.
Terkait lokasi, Wagub menyebut hampir seluruh kabupaten di Sulbar memiliki lahan yang siap digunakan, baik milik pemprov maupun pemkab. Namun, ia mengakui adanya tantangan logistik di daerah pegunungan yang bisa menyebabkan biaya operasional lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.
“Untuk itu, diperlukan dukungan agar distribusi dan operasional di daerah terpencil tetap berjalan lancar. Kalau ada perbedaan biaya, jangan sampai terlalu mencolok,” pungkas Salim S Mengga.
Salim S Mengga pun mengajak seluruh tim untuk lebih fokus pada langkah percepatan operasional SPPG, bukan lagi membahas kendala-kendala.
“Jangan lagi bicara soal keterlambatan. Hampir semua daerah memang terlambat. Fokus kita adalah apa yang harus dilakukan untuk mempercepat, agar MBG (Model Bisnis Gizi) ini bisa segera berjalan maksimal,” tuturnya. (Rls)
