MAMUJU, Suarasulbar.id – Ratusan tenaga kontrak di Kabupaten Mamuju menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Tuntut kejelasan nasib mereka yang sudah lama terabaikan. Senin, 15/9/25.
Sebelumnya massa aksi mendatangi kantor Bupati Mamuju untuk menemui Ibu Sutinah Suhardi, guna mempertannyakan status kejelasan nasib mereka yang tak di usulkan ke BKN sebagai PPPK Paruh Waktu, namun ibu Bupati di kabarkan sedang Umroh, yang belakangan diketahui ternyata sudah ada di Mamuju.
Ahyar, Koordinator aksi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap bupati mamuju, yang dianggap tidak mau menemui massa aksi.
“Ini sungguh miris dan hari ini sampai malam, kami di DPRD juga, bersama dengan teman teman DPR, namun DPR pun tidak mampu menghadirkan Bupati dan pihak yang berkewenangan menjelaskan persoalan PPPK Paruh Waktu ini yang tidak di usulkan semua” Ungkap Ahyar
Ditengah kebijakan baru yang akan di berlakukan tahun depan, nasib ribuan tenaga kontrak di Kabupaten Mamuju yang telah mengabdi hingga dua dekade terancam tidak diakomodasi dalam skema PPPK paruh Waktu.
“kami berharap semua di usulkan paruh Waktu sebab tahun depan ini, paruh Waktu itu sudah di hapuskan, ada honorer yang pengabdiannya sampai 20 tahun, mengajar jadi guru, mengabdi tenaga kesehatan, dan tenaga tekhnis tetapi mereka tidak di angkat dalam PPPK Paruh Waktu, padahal himbauan dari BKN, bahwa semua yang ikut tes itu, harus di akomodir semua” Ucapnya.
Ditengah tuntutan tenaga kontrak yang kian memuncak, para honorer menanti solusi konkret dari ibu Bupati Mamuju, jika masalah ini tidak dapat diatasi, maka kepercayaan publik akan dipertaruhkan, dan tidak menutup kemungkinanakan ada konsekuensi lebih lanjut terhadap posisinya.
“Jika Bupati tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, maka kami meminta bahwa ibu Bupati mundur saja dari jabatannya” Tegas ahyar
Selain itu seorang guru asal SD Inpres Sangkuri, Bura S.Pd, yang sudah mengabdi selama lebih dari 20 tahun sampai saat ini belum di angkat jadi PPPK paruh Waktu.
“lebih mi 20 tahun saya mengabdi sebagai tenaga pendidik, sudah lama sekali mi, saya mengajar di SD mulai 2008 tapi sebelumnya saya mengajar di TK” Tuturnya.
selain itu pendaftaran PPPK sebelumnya dirinya tidak lolos, padahal seharusnya sudah menjadi prioritas.
“makanya saya ada disini, harapan saya ini mau terangkat juga namun sampai sekarang ini tidak ada” Tutup Bura
Diharapkan Pemerintah Kabupaten Mamuju segera menindak lanjuti persoalan PPPK Paruh Waktu ini, agar nasib para tenaga Honorer yang belum jelas dan tanpa status ini, segera menemui jalan keluarnya, harapan mereka tertumpuk pada Bupati dan Anggota DPRD, untuk segera mengusulkan nama mereka masuk dalam PPPK paruh waktu.
