MAMUJU –Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka,memimpin apel virtual lingkup Pemprov Sulbar, Senin 4 Mei 2026.
Gubernur Suhardi Duka pada kesempatan tersebut menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di tengah kondisi nasional yang dinilai tidak sedang baik-baik saja. Dia mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja rasional, melayani masyarakat dengan maksimal, serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu sorotan publik.
Gubernur mengemukakan, situasi yang dihadapi pemerintah saat ini tidak bisa disamakan dengan kondisi normal. Beragam tekanan, baik dari sisi politik maupun perang antar negara berdampak terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia, menuntut pemerintah daerah mengubah cara mengelola program dan anggaran. Ia menekankan, setiap kebijakan harus berorientasi pada manfaat nyata, bukan sekadar formalitas dalam dokumen anggaran.
Efisiensi, kata dia, bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Program yang dinilai tidak memberi dampak langsung bagi masyarakat diminta untuk tidak dijalankan, meskipun telah tercantum dalam APBD. Dalam situasi fiskal yang terbatas, pemerintah harus mampu memilah prioritas secara rasional dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, Suhardi mengingatkan bahwa pengawasan publik kini jauh lebih ketat. Kini setiap individu memiliki kemampuan untuk menyuarakan penilaian melalui perangkat digital. Kondisi ini membuat setiap tindakan pejabat publik berpotensi menjadi viral, baik dalam konteks positif maupun negatif.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran berhati-hati dalam bersikap. Praktik yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif, seperti memperlambat layanan atau melakukan pungutan, harus dihindari. Bahkan, ia secara tegas melarang sekolah melakukan penarikan iuran kepada orang tua murid, meskipun atas dasar kesepakatan.
Dalam arahannya, Suhardi juga menyoroti pentingnya loyalitas ASN terhadap institusi. Ia mengingatkan agar pegawai tidak menjadi pihak yang justru menyerang atau memperkeruh situasi internal. Jika terdapat kekeliruan, ia meminta agar diselesaikan secara internal dengan semangat perbaikan, bukan memperuncing masalah di ruang publik.
Lebih jauh, Gubernur mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan. Pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan, terutama dari sektor pajak rokok dan transfer pusat, dengan estimasi kekurangan mencapai sekitar Rp67 miliar. Kondisi ini kembali menegaskan urgensi efisiensi dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program.
“Penerimaan APBD semakin menurun. Utamannya di sektor PAD. Dua jenis pendapatan, pajak rokok dan pajak APBN itu kurang lebih 67 miliar. Kni kita harus efisiensi lagi,” kata Suhardi Duka.
Menutup arahannya, Suhardi mengingatkan kembali nilai dasar ASN untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ia berharap seluruh aparatur tetap fokus pada target pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja. (Rls)
