Polman —Dalam rangka menjamin proses dan kualitas penyaluran bantuan pemerintah, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan distribusi benih kakao dan pupuk organik di Kabupaten Polewali Mandar. Monitoring ini di lakukan di beberapa kelompok tani di kabupaten Polewali Mandar, Kamis, 18 September 2025.
Hal ini dilakukan Komitmen Pemprov Sulbar mendorong pembangunan sektor perkebunan, khususnya komoditas kakao yang menjadi salah satu andalan daerah.
Monitoring ini tidak hanya menyoroti aspek jumlah dan distribusi, tetapi juga memastikan bahwa mutu benih kakao dan pupuk organik yang diterima petani sesuai standar yang telah ditetapkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Monitoring ini sesuai dengan visi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan wakil gubernur Salim S. Mengga pada poin satu dan lima yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yang dipimpin langsung oleh Kasi Pertimbangan Hukum, A. Oddang Yakub, SH, MH. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa kehadiran kejaksaan merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pendampingan hukum agar pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari potensi penyimpangan. Menurutnya, pendampingan sejak awal sangat penting agar setiap bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kepala Bidang Perbenihan dan ProduksiDinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Muliadi, pengecekan di lapangan fokus pada kualitas fisik benih kakao maupun kondisi pupuk organik yang disalurkan.
Selain itu, pihaknya turut melakukan dialog bersama kelompok tani penerima manfaat untuk memastikan tidak ada kendala dalam distribusi, sekaligus mendengar masukan terkait kebutuhan petani ke depan.
“Monitoring dilakukan untuk melihat kondisi bibit kakao dan pupuk organic di kelompok tani penerima manfaat serta telah sesuai dengan target” ujar Muliadi
Plt Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Faizal Thamrin SE menegaskan bahwa monitoring bersama dengan Kejaksaan Tinggi ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun sektor perkebunan secara bersih dan berintegritas.
“Dengan sinergi tersebut, diharapkan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata berupa peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani kakao di Sulawesi Barat.” ujar Faizal
Kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari para kelompok tani. Mereka menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri dan optimisme petani bahwa program bantuan benar-benar diperhatikan dan diawasi, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara adil dan merata.
Melalui monitoring terpadu ini, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat berharap dapat menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih efektif, tepat sasaran, serta menjadi model pelaksanaan program pembangunan perkebunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan petani di masa mendatang. (Rls)
