DPRD Mateng Setujui APBD Perubahan 2025, Pemerintah Diminta Fokus ke Sektor Prioritas Sumber Artikel berjudul ” DPRD Mateng Setujui APBD Perubahan 2025, Pemerintah Diminta Fokus ke Sektor Prioritas

- Penulis

Jumat, 31 Oktober 2025 - 21:55 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju Tengah, Suarasulbar.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2025.

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna setelah dua fraksi menyampaikan pandangan akhir dan menyatakan setuju agar rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Juru Bicara Fraksi Golkar Persatuan Gerakan Sejahtera, Ilham Yunus, mengatakan APBD Perubahan merupakan langkah penting untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika ekonomi yang terjadi sepanjang tahun anggaran.

“Perubahan ini bagian dari upaya menjaga efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran, agar program pemerintah tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Kamis malam, 30 Oktober 2025.

Dalam rancangan yang disetujui, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 634,15 miliar, turun dari sebelumnya Rp 676,76 miliar. Sementara belanja daerah disesuaikan menjadi Rp 644,02 miliar dari Rp 678,76 miliar.

Penerimaan pembiayaan meningkat menjadi Rp 13,87 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan atau penyertaan modal daerah mencapai Rp 4 miliar. Ilham menambahkan, penurunan pendapatan daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menunda program pembangunan.

“Kita harus lebih kreatif dalam menggali sumber PAD dan memastikan setiap kegiatan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Amanat Perjuangan, Bandia, menyampaikan pentingnya penataan kembali belanja agar anggaran tersalurkan pada sektor yang benar-benar dibutuhkan.

“Kami meminta pemerintah daerah lebih memprioritaskan pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur dasar. Masyarakat harus merasakan hasil dari setiap rupiah yang dibelanjakan,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan APBDP dijalankan dengan prinsip transparansi dan efisiensi.”Anggaran publik harus dikelola dengan terbuka dan tepat sasaran supaya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terus meningkat,” pungkasnya.

Berita Terkait

Imigrasi Mamuju Gelar Operasi “WIRAWASPADA”, Perkuat Pengawasan Orang Asing di Wilayah Kerja
Layanan Pemberkasan Beasiswa Sulbar Raih Predikat Sangat Baik, IKM Tembus Skor 93,85
Simalakama UU HKPD, Wawancara Khusus dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka
Teken MoU dengan BPS RI, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan: Tak Ada Lagi Kebijakan Tanpa Data
Pembangunan 2027 Sulbar Dipetakan, Stunting dan Layanan Publik Jadi Fokus
Musrenbang RKPD Sulbar 2027: Target Kemiskinan Turun hingga 8,13% dan Program “Menyapa Posyandu” Diluncurkan
Kursi Wagub Sulbar Kosong, Nama Jalaluddin dari PKS Mulai Muncul di Publik
Imigrasi Berlakukan WFH pada hari Jumat, Layanan Keimigrasian Tetap Beroperasi Normal

Berita Terkait

Selasa, 14 April 2026 - 07:56 WITA

Imigrasi Mamuju Gelar Operasi “WIRAWASPADA”, Perkuat Pengawasan Orang Asing di Wilayah Kerja

Senin, 13 April 2026 - 17:42 WITA

Simalakama UU HKPD, Wawancara Khusus dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka

Senin, 13 April 2026 - 07:45 WITA

Teken MoU dengan BPS RI, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan: Tak Ada Lagi Kebijakan Tanpa Data

Jumat, 10 April 2026 - 18:34 WITA

Pembangunan 2027 Sulbar Dipetakan, Stunting dan Layanan Publik Jadi Fokus

Jumat, 10 April 2026 - 16:37 WITA

Musrenbang RKPD Sulbar 2027: Target Kemiskinan Turun hingga 8,13% dan Program “Menyapa Posyandu” Diluncurkan

Berita Terbaru