Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan dan memperkuat program strategis Sulbar Cerdas, khususnya pemberian 1000 beasiswa pendidikan tinggi setiap tahunnya, mulai dari jenjang diploma hingga doktoral.
Saat ini, program tersebut tengah diproses secara terbuka dan transparan melalui sistem online yang mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2024 tentang Pemberian Beasiswa, bahkan hal ini oleh pemerintahan SDK-JSM disampaikan secara terbuka dalam rilis media untuk menyebarluaskan informasi sejak april 2025.
Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulbar, Arianto AP, menyampaikan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang dirintis sejak masa Penjabat Gubernur Zudan Arif Fakhrullah, dan kini menjadi bagian integral dari visi-misi Gubernur Suhardi Duka (SDK) bersama Wakil Gubernur Mayjen (Purn) Salim Mengga (JSM).
“Ini bukan sekadar janji politik. Ini adalah amanah visi pembangunan Sulbar, dan kami pastikan pelaksanaannya berjalan secara akuntabel dan inklusif,” ujar Arianto.
Namun publik sempat mempertanyakan apakah target 1000 beasiswa realistis, mengingat saat ini kuota yang dapat dipenuhi baru mencapai 366 penerima, sesuai DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang tersedia. Menjawab kekhawatiran itu, Arianto menjelaskan bahwa kuota tersebut masih bisa bertambah melalui dua mekanisme: (1) Efisiensi dari selisih UKT yang dibayarkan ke kampus. Dan (2) Penambahan anggaran dalam APBD Perubahan (APBDP) 2025, yang sedang dalam pembahasan.
“Kami sengaja mencantumkan angka kuota agar publik mendapatkan informasi apa adanya. Bukan berarti 1000 itu mustahil, tapi kita ingin jujur pada kondisi keuangan saat ini dan tetap membuka peluang untuk ditingkatkan,” tambahnya.
Sebagai jawaban atas keresahan publik, Pemprov Sulbar juga menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi—mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga pengumuman penerima—akan dilakukan secara digital dan berbasis sistem informasi daring, untuk menghindari praktik titipan dan intervensi non-teknis.
Langkah ini menegaskan pemerintahan SDK-JSM tidak sekadar melanjutkan warisan program, tetapi juga memperbaikinya agar lebih profesional dan akuntabel.
Publik pun diminta aktif memantau proses, dan menggunakan kanal pengaduan resmi jika menemukan indikasi ketidakberesan. Dengan pengelolaan yang terbuka dan dukungan dari semua pihak, Sulbar Cerdas diharapkan bisa berjalan efektif, nyata menuju Sulbar Maju dan Mandiri. (Rls)
