Mamuju, Suarasulbar.id – Kepala Desa Tampalang, Juaris, angkat bicara terkait sejumlah tudingan masyarakat yang menilai program kerja pemerintah desa dan BUMDes tidak berjalan maksimal. Ia menegaskan bahwa informasi yang berkembang perlu diluruskan agar masyarakat tidak salah paham.
Terkait pekerjaan rabat beton di Dusun Randanna, Kepala Desa mengakui bahwa ada pengurangan volume yang direncanakan. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan karena kesengajaan atau penyelewengan dana.
“Memang ada kekurangan volume, tapi itu bukan karena dana yang tidak dipakai. Lokasi pekerjaan terbatas, sehingga panjangnya tidak bisa sesuai rencana awal. Inspektorat juga sudah turun memeriksa, dan saya sudah melakukan pengembalian sesuai hasil pemeriksaan,” jelasnya, Rabu (4/9/2025).
Juaris juga menampik tudingan bahwa material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi. Menurutnya, penggunaan material sudah disesuaikan dengan kondisi lapangan saat pekerjaan berlangsung.
Sementara itu, soal mobil operasional BUMDes yang disebut-sebut terbengkalai, Kepala Desa memberikan penjelasan berbeda. Ia menyebut bahwa kendaraan tersebut bukan dibiarkan rusak, melainkan mengalami kecelakaan saat dipinjam warga.
“Mobil BUMDes itu bukan terbengkalai. Ada warga yang pinjam untuk menjemput keluarganya dari Kalimantan, tapi di perjalanan mengalami kecelakaan. Setelah itu saya bawa ke bengkel untuk diperbaiki,” terangnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah ada anggaran sebesar Rp170 juta untuk program BUMDes. Namun, dana tersebut dialokasikan khusus untuk program ketahanan pangan berupa kandang ayam petelur, sehingga tidak bisa digunakan untuk memperbaiki mobil.
“Dana Rp170 juta itu memang ada, tapi itu program khusus ketahanan pangan, jadi tidak bisa dialihkan untuk perbaikan mobil. Saya tetap berupaya mencari solusi agar mobil bisa diperbaiki, karena memang sangat dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.
Kepala Desa berharap klarifikasi ini bisa meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus menegaskan komitmennya untuk tetap transparan dalam pengelolaan dana desa maupun program BUMDes.
