Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025. Sebanyak 8 inovasi unggulan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinyatakan lolos seleksi administrasi, membuka jalan menuju tahap penilaian lebih lanjut pada tingkat nasional.
Delapan inovasi yang dinyatakan lolos adalah:
1. Brand Communal Dekape (Merek Kolektif Dekape) – Dinas Kelautan dan Perikanan
2. I-BANUA (Rumah Informasi Hukum) – Biro Hukum Sekretariat Daerah
3. La-PATUH (Layanan Pengaduan Bantuan Hukum) – Biro Hukum Sekretariat Daerah
4. MALABBI (Manajemen Layanan Ibu dan Bayi) – Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Barat
5. MA’SILAMBI (Merdeka Ancaman Stunting Baru dengan Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi) – Dinas Kesehatan
6. SIPEMIMPIN (Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur) – Dinas PUPR
7. SIPADA (Sistem Informasi Perjalanan Dinas) – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
8. SIDAYA (Sistem Informasi Taman Budaya dan Museum) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MA’SILAMBI, yang merupakan strategi penanganan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Inovasi ini lahir dari kesadaran bahwa penanggulangan stunting tak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus menjadi gerakan bersama seluruh komponen masyarakat.
Ma’silambi, akronim dari “Merdeka Ancaman Stunting Baru dengan Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi”, berasal dari bahasa Mamasa yang berarti “bertemu”. Nama ini menggambarkan esensi program sebagai ajang pertemuan gagasan, peran, dan aksi nyata dari berbagai pemangku kepentingan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Asran Masdy, menegaskan bahwa Ma’silambi merupakan wujud nyata kolaborasi lintas sektor dan aktor. “Program ini mempertemukan OPD, TP PKK, tokoh masyarakat, TNI/Polri, kaum muda, ibu-ibu, pelaku usaha, tokoh agama, hingga elemen masyarakat lainnya untuk bersama-sama mempercepat penanganan stunting,” ujarnya. “Inilah bentuk kerja nyata lintas sektor, yang menjadikan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama.”
Keberhasilan delapan inovasi ini dalam melewati tahap seleksi administrasi KIPP 2025 menjadi bukti nyata bahwa Sulawesi Barat terus bergerak maju membangun layanan publik yang inovatif, solutif, dan inklusif.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Pemprov Sulbar siap bersaing di tingkat nasional, sekaligus menunjukkan bahwa perubahan pelayanan publik adalah fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Rls)
