Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan memastikan bahwa stok beras di wilayah ini aman dan mencukupi, Jumat 4 Juli 2025.
Hal ini, menjadi perhatian serius Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga agar tidak adanya bahan pokok mengalami kenaikan harga yang signifikan.
Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan cadangan beras pemerintah nasional mencapai sekitar 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun.
“Ini semuanya hasil serapan gabah petani lokal yang dilakukan Bulog,” kata Waris.
Di daerah, BULOG telah menyerap mayoritas hasil panen petani Sulbar, menjamin pasokan optimal. Bersama BULOG, Pemprov Sulbar akan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa 10 kg beras per keluarga kepada lebih dari 106.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi Juni–Juli 2025.
“Bukan hanya CPP, kita juga menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulbar dan BULOG di berbagai daerah. Program ini efektif menekan inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat menjelang HBKN,” ungkapnya.
Apalagi, menurut rilis BPS Sulawesi Barat, inflasi tahun-ke-tahun (year‑on‑year) Provinsi Sulbar pada Juni 2025 tercatat sebesar 2,57 persen dengan inflasi bulanan sebesar 0,18 persen. Komoditas beras menjadi penyumbang utama inflasi pangan, namun laju inflasi yang relatif rendah menunjukkan efektivitas intervensi pasar, termasuk GPM.
Sejak 2022, Pemprov Sulbar menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Gorontalo, untuk memperkuat distribusi pangan dan ketahanan wilayah. Pada Desember 2023, telah dibahas mekanisme logistik lintas wilayah guna mendukung IKN dan ketahanan pangan regional.
“Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan senantiasa menjaga koordinasi erat dengan BULOG, TPID, BI, dan mitra KAD. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara kolaboratif telah memberikan kontribusi nyata dalam menekan laju inflasi daerah,” ujar Waris Bestari.
Adnan, SP, Kepala Bidang Distribusi Cadangan dan Harga Pangan, menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi teknis dengan BULOG, BI, dan stakeholder agar penyaluran CPP dan pelaksanaan GPM tepat sasaran dan merata.
“Semua ini sebagai langkah menjaga keterjangkauan harga serta ketersediaan pasokan di seluruh Sulbar,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan terus mengoptimalkan sinergi antar sektor dan antardaerah untuk menjaga ketahanan pangan. Dukungan BULOG, Bank Indonesia, serta kemitraan regional menjadikan intervensi distribusi, GPM, dan KAD sebagai fondasi strategis dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan menuju kesejahteraan masyarakat. (Rls)
