Mamuju, Suarasulbar.id – Gelombang kritik kembali lantang dibumi manakarra kepada Bupati Mamuju setelah melantik adik kandungnya Dr. Sulfia Suhardi sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mamuju periode 2025–2030.
Publik menilai langkah yang diambil diduga sarat akan kepentingan pribadi dan mempertegas aroma nepotisme dilingkup Bupati Mamuju.
Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI), menilai pemerintah harus lebih transparansi dan profesional, serta harus menghindari praktik nepotisme yang berpotensi merusak tatanan demokrasi.
“Hilangkan nepotisme di tubuh pemerintahan karena hal itu bisa mencederai kepercayaan publik. Jangan sampai ada praktik otoritarianisme karena negara kita menganut sistem demokrasi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pola pemerintahan agar tetap sesuai prinsip demokratis,” tegas Sulkipli Dewan Komando KAMRI. 25/8/25.
Sulkipli menambahkan, keberadaan organisasi seperti PKK seharusnya menjadi wadah pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar simbol formalitas yang sarat dengan kepentingan tertentu.
“Kami mendesak pemerintah untuk tidak melakukan praktek-praktek KKN di daerah kita ini untuk kepentingan tertentu, karena akan merusak nilai-nilai bangsa” Tegasnya
KAMRI berharap, ke depannya pemerintah daerah mampu membuktikan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat.
Kasus ini mengigatkan kita akan dugaan demokrasi lokal rapuh jika ruang ruang publik justru dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan keluarga. Pertanyaan kini muncul apakah PKK Mamuju betul betul bekerja untuk rakyat atau hanya menjadi perpanjangan tangan dinasti politik bupati ?
Penulis : Muh Taufiq Hidayat
