Mamuju, Suarasulbar.id – Di tengah kecerdasan buatan yang makin lihai meniru cara berpikir manusia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengirim sinyal peringatan serius, jika pers tidak bertransformasi secara kritis, maka ruang publik akan dikuasai algoritma tanpa nurani.
Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dijadikan refleksi penting oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo SP) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar.
Ia menegaskan, kemajuan teknologi terutama Artificial Intelligence (AI) bukan sekadar soal efisiensi, melainkan soal siapa yang mengendalikan makna, kebenaran, dan kesadaran publik.
Menurut Ridwan, AI memang mampu memproduksi informasi dalam hitungan detik, namun tidak memiliki tanggung jawab moral atas dampak sosial dari informasi tersebut.
Di titik inilah pers diuji, apakah tetap menjadi penjaga akal sehat publik, atau justru terseret arus menjadi pengulang konten tanpa kedalaman.
“AI bisa menulis cepat, tapi tidak bisa bertanggung jawab. Pers jangan mau dikalahkan oleh mesin yang tak punya nurani,” tegas Ridwan.
Ia menilai, derasnya arus informasi digital di Sulawesi Barat mulai dari teks, gambar, hingga video berbasis AI telah menciptakan kondisi rawan.
Publik sulit membedakan fakta, manipulasi, hingga propaganda berkepentingan. Tanpa kerja jurnalistik yang kritis dan berlapis, masyarakat berisiko menjadi korban disinformasi yang tampak meyakinkan secara visual, namun rapuh secara kebenaran.
Lebih jauh, Ridwan mengingatkan bahwa AI justru bisa menjadi ancaman bagi demokrasi lokal jika pers hanya berfungsi sebagai penyalur, bukan penafsir.
Kecepatan tidak boleh mengalahkan verifikasi, dan kecanggihan tidak boleh menggantikan keberpihakan pada kepentingan publik.
“AI tidak tahu konteks lokal, tidak paham luka sosial, dan tidak mengenal nilai budaya Sulbar. Itu yang tidak boleh ditinggalkan oleh jurnalis,” ujarnya.
Ridwan menegaskan, penggunaan AI di ruang redaksi seharusnya ditempatkan sebagai alat bantu, bukan otoritas.
Keputusan editorial, penilaian etis, serta keberanian mengkritik kekuasaan tetap harus lahir dari manusia bukan mesin.
Diskominfo SP Sulbar, membuka ruang kolaborasi dengan media untuk memperkuat literasi digital masyarakat.
Namun ia juga menantang insan pers untuk tidak bergantung pada negara semata, melainkan memperkuat kualitas liputan, kedalaman analisis, dan keberanian sikap.
“Pers yang kritis dan mengedukasi adalah benteng terakhir ketika informasi kehilangan arah. Jika pers melemah, publik akan diseret algoritma,” pungkasnya.
