Mamuju, Suarasulbar.id – Ketua Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Vox Justitia Populi ( VJP ) Sulbar, Ahmad Udin, SH, menyatakan keprihatinannya terhadap nasib ratusan tenaga kesehatan, tekhnis dan guru honor yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mamuju, baru – baru ini.
Aksi yang berlangsung minggu sore tanggal 4 januari 2026 hingga saat ini menandakan kekecewaan yang begitu sangat dalam akibat belum adanya kepastian dan perhatian serius dari para pemangku kebijakan, khususnya Pemda Mamuju dan DPRD Kabupaten Mamuju yang seharusnya hadir di tengah – tengah massa aksi untuk mencari solusi.
Menurut pria yang akrab disapa Adjie itu, ada sekitar 500 tenaga kesehatan dan guru honor yang turun ke jalan merupakan bukti bahwa saluran aspirasi formal tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ia menilai DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya berada di garis terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan justru terkesan abai.
“Saya sangat prihatin melihat kondisi tenaga honor yang harus menyampaikan aspirasinya melalui aksi turun ke jalan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tenaga kesehatan dan guru honor memiliki peran strategis dalam pelayanan publik, namun ironisnya masih menghadapi ketidakpastian status.
Oleh karena itu, DPRD diminta untuk tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah konkret, termasuk memanggil pihak eksekutif dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada tenaga honorer.
“Jika DPRD terus diam, maka ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga persoalan moral dan tanggung jawab konstitusional terhadap rakyat,” lanjutnya.
Ia berharap pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Mamuju segera membuka ruang dialog yang serius dan menghasilkan solusi nyata, agar tenaga kesehatan dan guru honor tidak terus menjadi korban ketidakpastian kebijakan.
Penulis : Muhammad Taufiq Hidayat
