Suarasulbar.id, Mamuju — Persoalan krisis air bersih di Kabupaten Mamuju kembali mencuat ke permukaan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Mamuju dan PDAM Tirta Manakarra yang digelar Senin, 2/6/25. di ruang aspirasi DPRD, sejumlah persoalan mendasar diurai secara terbuka mulai dari buruknya distribusi, merosotnya kualitas layanan, hingga lonjakan tagihan yang tidak sebanding dengan realitas di lapangan.
Direktur PDAM Tirta Manakarra, Jumriah, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengalami tekanan berat akibat bencana alam yang melanda diwilayah Mamuju dalam beberapa bulan terakhir.
“Kami mengalami gangguan besar karena banjir dan longsor. Sejumlah jaringan distribusi terdampak langsung, menyebabkan beberapa titik tidak mendapatkan suplai air bersih. Ditambah lagi, adanya proyek penggalian drainase di wilayah selatan semakin mengganggu jalur distribusi,” ungkap Jumriah saat RDP berlangsung.
Sebagai langkah darurat, PDAM disebut telah menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak seperti Kalubibing dan sekitarnya melalui bantuan mobil tangki. Namun, ia mengakui bahwa pelayanan belum berjalan maksimal karena keterbatasan infrastruktur, termasuk kekurangan pompa air.
“Distribusi yang tidak normal tentu berdampak pada pemasukan. Tapi kami terus berupaya untuk memaksimalkan pelayanan,” ujarnya saat RDP berlangsung.
Sikap berbeda ditunjukkan DPRD Kabupaten Mamuju. Anggota DPRD, Arnold, yang juga memimpin jalannya RDP, secara terbuka menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja PDAM. Ia menilai alasan yang dilontarkan PDAM tidak lagi relevan dan hanya menjadi tameng dari buruknya tata kelola.
“Mengenai banjir dan longsor, itu alasan klasik yang terus diulang setiap RDP. Kami butuh solusi, bukan dalih. Sudah jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri diatur tentang tata kelola air bersih. Tapi yang terjadi justru pelayanan makin buruk. Ini bukan lagi soal teknis semata, tapi soal manajemen yang tidak becus dan minim kemauan memperbaiki,” tegas Arnold.
Ia juga menyoroti ketidakjelasan dalam pengelolaan keuangan PDAM yang dinilai tidak transparan dan tidak menyajikan indikator kinerja yang jelas.
“Kita bicara pelayanan publik, tetapi PDAM seperti tidak memiliki akuntabilitas,” tambahnya.
Desakan untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Air Bersih pun menguat. Fraksi PDI Perjuangan melalui anggota DPRD, Istiqlal, menyatakan bahwa sebelumnya kami mengusulkan dibentuknya pansus, dan diperlukan untuk menyelidiki akar persoalan secara menyeluruh dan sistematis.
“Air tidak mengalir, tapi tagihan terus naik. Ini keluhan nyata dari masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Pansus harus dibentuk untuk mengidentifikasi penyebab utama krisis air bersih apakah itu distribusi, kualitas, atau pengelolaan sumber daya,” kata Istiqlal.
Ia menegaskan bahwa pansus nantinya juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kinerja pemerintah dan PDAM, serta menyusun rekomendasi kebijakan strategis jangka pendek maupun jangka panjang.
Ketua Dewan Pengawas PDAM, Iksan, turut angkat bicara. Ia mengakui masih lemahnya komunikasi dan transparansi informasi dari PDAM kepada publik.
“Salah satu titik lemahnya pelayanan kami adalah keterbukaan informasi kepada pelanggan soal apa yang menjadi kendala. Tapi sekarang kami mulai benahi itu. Dalam RDP ini, kami mendapat dukungan dari DPRD terkait penganggaran, asalkan data dan kebutuhan teknis kami siapkan dengan rinci,” ujar Iksan.
RDP ditutup dengan peringatan tegas dari DPRD Kabupaten Mamuju. Jika dalam waktu dekat PDAM tidak mampu menunjukkan perbaikan konkret terhadap pelayanan, DPRD menyatakan siap memanggil kembali seluruh jajaran direksi untuk evaluasi lebih dalam.
Penulis : Muhammad Taufiq Hidayat
Editor : Ahmad Fadhil
