Suarasulbar.id, Mamuju – Pemerataan infrastruktur jalan di Sulawesi Barat kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, Pemuda Kalumpang Raya (PKR) menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kondisi jalan menuju Kecamatan Kalumpang yang dinilai luput dari perhatian pemerintah daerah. Mereka mendesak agar pembangunan infrastruktur jalan ke Kalumpang segera diprioritaskan, mengingat secara geografis dan administratif wilayah ini merupakan salah satu kecamatan tertua di Kabupaten Mamuju.
Kekecewaan semakin memuncak setelah kejadian memilukan yang menimpa seorang warga Desa Batumakada. Akibat rusaknya akses jalan, warga tersebut harus ditandu sejauh puluhan kilometer menuju Puskesmas terdekat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Peristiwa ini dinilai sebagai potret nyata ketimpangan pembangunan di Sulawesi Barat.
Rahmania, Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Karama (IPPMK) sekaligus Koordinator PKR Wilayah Karama, menyampaikan bahwa kondisi jalan di Kalumpang dan desa-desa sekitarnya sangat memprihatinkan dan tidak layak dilalui. Padahal, jalur tersebut merupakan akses utama masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas penting, termasuk distribusi logistik dan layanan kesehatan.
“Bukan baru sekarang kami meminta perhatian. Sejak beberapa tahun lalu, kami telah berulang kali menyuarakan kondisi ini. Namun hingga kini, belum ada langkah nyata dari pemerintah,” ungkap Rahma, melalui Whatssap kepada media (7/4/2025) sore.
Ia juga menegaskan bahwa kerusakan jalan yang terjadi tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berakibat fatal terhadap pelayanan kesehatan. Banyak warga yang tidak dapat segera mengakses fasilitas medis karena medan jalan yang sulit dilalui, terutama di musim hujan.
PKR menuntut adanya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Sulbar, tanpa terkecuali. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki akses jalan menuju Kalumpang hingga ke pelosok-pelosok desa.
“Kami minta dengan tegas, pemerintah harus hadir dan menunjukkan keberpihakan terhadap daerah-daerah terpencil. Infrastruktur yang layak adalah hak semua warga Sulbar, bukan hanya mereka yang tinggal di pusat kota,” tegas Rahma menutup pernyataannya.
