Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) Tahun 2025–2029.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar dan berlangsung di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, pada Selasa, 14 Oktober 2025.
BPBD Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Arnida, yang didampingi oleh pejabat fungsional BPBD Sulbar. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, turut mengikuti jalannya rapat secara virtual melalui Zoom Meeting.
Dalam keterangannya, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam memastikan arah kebijakan penanggulangan bencana di Sulbar memiliki dasar hukum yang kuat, terarah, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional.
“Ranpergub ini akan menjadi pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, baik dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Yasir Fattah menegaskan, penyusunan RPB Daerah Tahun 2025–2029 sejalan dengan instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya integrasi program penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Arahan Bapak Gubernur bahwa penanggulangan bencana bukan hanya urusan BPBD, melainkan urusan bersama lintas sektor. Karena itu, regulasi ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” pungkasnya.
BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam proses penyusunan dan penyempurnaan RPB Daerah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu memperkuat ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat Sulbar terhadap berbagai potensi bencana. (Rls)
