Mamuju, Suarasulbar.id- Gubernur Sulbar Suhardi Duka memaparkan analisis komprehensif tentang faktor-faktor yang mendorong kemajuan ekonomi Tiongkok, yang kini menjadi kekuatan global dan bahkan dianggap sebagai ancaman ekonomi dunia, termasuk oleh Amerika Serikat. Padahal, pada tahun 1978, Tiongkok tercatat lebih miskin dibandingkan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 20 Januari 2025. Rakerda ini menjadi yang pertama kali digelar dengan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.
Rakerda dipimpin langsung oleh Gubernur Suhardi Duka dan dihadiri para bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, serta kepala OPD dari enam kabupaten di Sulbar secara virtual, bersama jajaran tenaga ahli gubernur dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Dalam pemaparannya, Suhardi Duka membandingkan model pembangunan ekonomi Barat dan Tiongkok. Menurutnya, negara-negara Barat menganut ekonomi pasar murni, di mana peran pemerintah relatif kecil, sementara sektor moneter, fiskal, dan korporasi sangat dominan.
“Amerika Serikat kuat karena moneternya. Hampir seluruh dunia memegang dolar. Kalau kekurangan, mereka tinggal mencetak uang. Tapi konsekuensinya, utang mereka juga sangat besar,” jelasnya.
Berbeda dengan Barat, Tiongkok mengembangkan model ekonomi hibrida, di mana pemerintah memegang peran sentral melalui kebijakan industri yang kuat, pengelolaan BUMN, serta intervensi fiskal dan moneter yang terarah. Pemerintah daerah diberi ruang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meski sistem politik tetap tersentralisasi.
Gubernur Suhardi Duka mengutip filosofi Deng Xiaoping sejak 1978: “Tidak masalah kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus.” Prinsip tersebut mencerminkan pragmatisme Tiongkok dalam memilih kebijakan ekonomi—baik sosialisme maupun kapitalisme—selama mampu mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat.
Ia juga menyoroti karakter masyarakat Tiongkok yang mengedepankan pengambilan keputusan kolektif, perencanaan jangka panjang, dan kolaborasi dalam dunia usaha. Budaya tersebut dinilai menjadi fondasi kuat ketahanan ekonomi dan konsistensi pembangunan.
“Tiongkok membangun kolaborasi erat antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Sinkronisasi kebijakan dan aksi lapangan berjalan sangat cepat. Bahkan aturan yang menghambat investasi bisa diubah dalam semalam,” ujarnya.
Selain itu, tingkat budaya menabung masyarakat Tiongkok yang mencapai sekitar 30 persen dari pendapatan juga menjadi faktor penting. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang sekitar 5 persen, maupun Indonesia yang berkisar 2,5 persen.
Di sektor pertanian, Suhardi Duka menegaskan bahwa Tiongkok mampu melampaui Indonesia karena alokasi besar pada teknologi dan permodalan. Reformasi pertanian yang terencana membuat sektor ini tumbuh pesat dan menghasilkan produk berdaya saing global.
Berangkat dari pembelajaran tersebut, Gubernur Suhardi Duka mengajak seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Barat menentukan arah pembangunan daerah secara tegas.
“Sulawesi Barat punya dua potensi besar: pertanian dan pertambangan. Tapi kalau kita memilih pertambangan, sumber daya akan terkuras dan risiko lingkungan besar. Kalau kita memilih pertanian, itu berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pertanian yang dipilih harus pertanian modern, bukan pertanian tradisional yang justru memelihara kemiskinan.
Strategi yang ditawarkan meliputi peningkatan indeks pertanaman, penguatan pola inti-plasma, hilirisasi industri, pengembangan UMKM modern, serta penciptaan rantai perdagangan dan jasa yang terintegrasi.
“Sebanyak 46 persen PDRB Sulawesi Barat ditopang sektor pertanian. Maka pertanian harus menjadi fondasi ekonomi daerah, diperkuat dengan hilirisasi industri, kawasan ekonomi khusus, dan UMKM sebagai instrumen inklusi ekonomi,” ujar Suhardi Duka.
Ia menegaskan, transformasi pertanian menuju model modern adalah kunci untuk meningkatkan PDRB, menurunkan kemiskinan, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang berkelanjutan dan berkeadilan. (*)
