Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pangan Daerah menggelar rapat pembentukan Tim Penyusun Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun 2026, Senin, 6 April 2026, bertempat di Kantor Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada instansi penyedia data sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
Kegiatan penyusunan FSVA ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas Pangan Daerah, Agus, mewakili Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki. Turut hadir perwakilan instansi terkait, di antaranya Dinas Sosial (Nurliah Nurdin), Dinas Kesehatan (Ika Wahyuni), Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan/DTPHP (Arfah Mutmainnah), serta Badan Pusat Statistik (Didiq Rosafi Ali).
Penyusunan FSVA tahun ini menggunakan metode baru dengan 12 indikator utama yang mencakup tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sejumlah instansi terlibat sebagai pengampu data, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), DTPHP, Dinas Kesehatan, Bulog, Dinas Sosial, serta Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Agus, menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar penting dalam pembangunan daerah yang membutuhkan dukungan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis wilayah.
Ia menyebutkan bahwa FSVA menjadi instrumen strategis dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan yang tepat sasaran.
Menurutnya, pembentukan tim ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menghasilkan data yang valid dan komprehensif. Ia juga mengajak seluruh instansi terkait untuk berkomitmen dan bekerjasama secara optimal agar pelaksanaan FSVA 2026 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ketahanan pangan di Sulawesi Barat.
Dengan terbentuknya tim penyusun, diharapkan FSVA 2026 dapat menghasilkan peta ketahanan dan kerentanan pangan yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan di Sulawesi Barat. (Rls)
