Mamuju, Suarasulbar.id – Forum Komunikasi Pemuda Sulawesi Barat (FKPSB) melakukan audensi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat, terkait adanya keluhaan peserta mengenai pengelolaan program yang ada di satpel Mamuju. 27/8/25.
Dalam pertemuan tersebut FKPSB menyampaikan berbagai aspirasi yang dikeluhkan oleh para peserta, salah satunya terkait dugaan adanya pungutan biaya tempat tinggal bagi para peserta pelatihan yang seharusnya dibiayai penuh oleh anggaran pemerintah.
Menurut Syahrul, yang juga merupakan Korlap FKPSB bahwa pungutan biaya 100 ribu per peserta untuk perlengkapan bersama tidak sesuai dengan aturan program yang dibiayai oleh APBD.
“Nihil untuk dibenarkan, dimana Kita sudah ketahui bersama, bahwa program tersebut ini sudah di gelontorkan anggaran khusus, tentunya itu menjadi pertanyaan, anggaran yang diperuntukkan tersebut untuk apa saja, sehingga kenapa ada hal seperti ini.” Ucapnya saat diwawancarai oleh beberapa wartawan.
Ia juga menambahkan bahwa para peserta dibebani untuk perlengkapan tempat tinggal, air, dan listrik.
“Peserta dibebani untuk melalukan pembayaran, yang dimana kami ketahui yaitu tempat tinggal, air dan listrik” tambahnya.
Terkait belum dibayarkannya transportasi peserta syahrul meminta agar disnaker mengambil langkah cepat agar hak para peserta cepat di salurkan.
“Kami meminta agar transportasi peserta agar disikapi secepatnya” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi Sulawesi Barat, Andi Farid Amri, membenarkan kejadian tersebut namun bukan memungut biaya kepada para peserta melainkan sukarela untuk memenuhi kebutuhan dasar para peserta pelatihan yang tinggal di satpel Mamuju, dengan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan didalamnya.
“Jadi hasil informasi kami ke Satpel Mamuju itu bukan di bebankan ke adik adik peserta, tetapi memang ada sukarela dari peserta untuk menambah perlengkapan perlengkapan yang ada di kamar mandi dan di kamar seperti bangku, kerang air, ember dan lain lain sebagainnya, dan itu tidak ada paksaan, itu murni sukarela” ungkap Farid
Farid menambahkan terkait pembayaran pengganti transportasi untuk para peserta, secepatnya akan dibayarkan
“Pastinya kami akan bayarkan pengganti transportasi para peserta” tutupnya
Ini diharapakan menjadi langkah awal bagi perbaikan tata kelola pelatihan berbasis kompetensi di Sulawesi Barat
