Plt Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Pantau Penerapan Harga dan Proses Pengolahan TBS Kelapa Sawit pada Sejumlah PKS di Pasangkayu

- Penulis

Selasa, 12 Agustus 2025 - 07:55 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pasangkayu – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muh. Faizal Thamrin melaksanakan pemantauan penerapan harga dan proses pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi CPO (Crude Palm Oil) pada sejumlah Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Pasangkayu, Minggu 10 Agustus 2025.

Beberapa PKS dimaksud, antara lain PT. Awana Sawit Lestari, PT. Pasangkayu, PT.Trinity, PT. Suryaraya Lestari II dan PT. MAS. Pemantauan ini sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan dalam mengevaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit khususnya dalam penerapan Permentan Nomor 13 Tahun 2024.

Pemantauan di lapangan ini sesuai dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, (SDK-JSM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Faizal Thamrin menegaskan bahwa tujuan dilakukan pemantauan penerapan harga dan pengolahanTBS ini adalah untuk memastikan proses produksi berjalan efisien, hasil maksimal dan kwalitas CPO sesuai standar.

“Pemantauan ini, kita ingin pastikan proses produksi berjalan efisien, hasil maksimal dan sesuai standar,” kata Faizal.

Dalam pemantauan, Faizal menyempatkan melihat tumpukan limbah sawit seperti cangkang yang merupakan hasil samping dari pemrosesan inti sawit yang digunakan sebagai bahan bakar boiler dan sisanya tidak dibuang sembarangan tetapi juga akan dimanfaatkan secara ekonomis dan ramah lingkungan.

Hasil pemantauan penerapan harga menunjukkan bahwa harga TBS di beberapa PKS di kabupaten tidak jauh berbeda dengan hasil penetapan TBS yang sudah di tetapkan pada kisaran Rp. 2.740/kg – Rp.3.050/kg. Berdasarkan diskusi dengan para kepala kebun di PKS Non Kebun bahwa terjadi pemotongan 1-3% bagi TBS yang tidak memenuhi syarat seperti: buah mentah, buah lewat matang, gagang Panjang dan buah basah, Semetara di PKS terintegrasi tidak ada pemotongan.

Sementara, menurut Agustina, Plt. Kepala Bidang Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) bahwa Data PKS di Sulbar yang mengolah TBS sebanyak 14 buah unit.

Ia mengingatkan, TBS dari kebun mitra plasma dan swadaya harus diolah di pabrik tidak lebih dari 24 jam, karena jika lewat dari itu dapat mempengaruhi rendemen dan kwalitas CPO. (Rls)

Berita Terkait

DKPPKB Sulbar Latih Tenaga Kesehatan dari 30 Puskesmas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut
Biro Hukum Sulbar Hadiri Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
DPMPTSP Sulbar Perkuat Kompetensi SDM dalam Pengoperasian Sistem OSS-RBA
Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan
Pasca Penindakan Rokok Ilegal di Enam Kabupaten, Tim Gabungan Sulbar Kembali Sisir Toko dan Kios di Mamuju
Dinas Pangan Sulbar Ikuti Evaluasi SOP, Perkuat Tata Kelola Administrasi Pemerintahan
Tingkatkan Kualitas Layanan Perizinan, DPMPTSP Sulbar Dalami Mekanisme Penerbitan PL Berbasis Amdalnet
Gubernur Sulbar: Kuatnya Pramuka Jadi Wadah Cetak SDM Berkarakter Pejuang Muda Mandar untuk Panca Daya

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 14:07 WITA

DKPPKB Sulbar Latih Tenaga Kesehatan dari 30 Puskesmas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:03 WITA

Biro Hukum Sulbar Hadiri Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:09 WITA

Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:06 WITA

Pasca Penindakan Rokok Ilegal di Enam Kabupaten, Tim Gabungan Sulbar Kembali Sisir Toko dan Kios di Mamuju

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:04 WITA

Dinas Pangan Sulbar Ikuti Evaluasi SOP, Perkuat Tata Kelola Administrasi Pemerintahan

Berita Terbaru