Ratusan Honorer Kepung Kantor Bupati Mamuju, Tagih Janji PPPK Paruh Waktu, Jika Tak Mampu, Mundur!

- Penulis

Senin, 5 Januari 2026 - 14:39 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju, Suarasulbar.id — Ratusan tenaga honorer lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju mengepung Kantor Bupati Mamuju, Senin (5/1/2026).

Mereka mendesak agar segera diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, sesuai janji pemerintah daerah.

Aksi unjuk rasa sempat memanas ketika massa berupaya menerobos gerbang utama kantor bupati yang dijaga ketat aparat keamanan dari personel Polresta Mamuju.

Adu mulut tak terhindarkan sebelum situasi kembali dikendalikan.

Salah seorang honorer berstatus guru dalam orasinya dengan nada keras mengecam sikap Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi.

Ia bahkan secara terbuka meminta bupati melepaskan jabatannya jika tidak mampu menepati janji kepada para honorer.

“Hari ini kami hadir di sini untuk menagih janji ibu bupati. Kami meminta bupati hadir dan menemui kami semua,” teriaknya di hadapan massa aksi.

Ia menegaskan, ketidakjelasan sikap pemerintah daerah menjadi bukti ingkar janji terhadap tenaga honorer yang selama ini mengabdi.

“Kami mau jawaban tegas, iya atau tidak. Kalau iya, kapan kami dilantik. Kalau tidak, kami minta bupati mengundurkan diri karena sudah tidak mampu memimpin,” tegasnya.

Namun hingga sore hari, Bupati Mamuju enggan menemui massa aksi.

Ketidakhadiran bupati memicu kekecewaan mendalam di kalangan demonstran.

Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi, yang turun langsung menemui massa, menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Bupati Mamuju.

“Saya sudah berkomunikasi dengan ibu bupati. Beliau berjanji akan menemui perwakilan massa aksi sebanyak 20 orang pada besok hari,” ujar Ferdyan di hadapan demonstran.

Namun para demonstrasi menolak dan meminta untuk di hadirkan bupati Mamuju hari ini juga.

Hingga berita ini diturunkan, ratusan tenaga honorer masih bertahan di sekitar Kantor Bupati Mamuju.

Mereka menuntut kejelasan nasib, khususnya bagi honorer yang telah terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, namun namanya tidak diusulkan dalam pengangkatan PPPK paruh waktu.

Penulis : Muh Taufiq hidayat

Berita Terkait

115 Hektare dalam Kabut Keterangan, Saksi Akui Milik Pak Balo, Pejabat Bantah, Hakim Singgung Ketidak jujuran
Dari Kelas hingga UMKM, Celebes Education Festival 2026 Rayakan Karya dan Kreasi Sulawesi
Apresiasi Pengabdian Guru, PT Mamuang Salurkan Insentif di Pasangkayu
FORKI Mamuju Borong Prestasi di Kejuaraan Karate Sulbar 2026, Raih Juara Umum III Open Tournament dan Juara I Festival
Waketum DPP Hanura Tekankan Konsolidasi dan Regenerasi Kader di Musda IV Sulbar
ATR/BPN Sebut Tak Pernah Terbitkan Sertifikat di Objek Sengketa
Saatnya UMKM Naik Kelas, Jamkrindo Buka Gerbang Besar Ekonomi Sulbar
Jelang Open Tournament, FORKI Sulbar Gelar Penataran Wasit dan Juri

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 21:04 WITA

115 Hektare dalam Kabut Keterangan, Saksi Akui Milik Pak Balo, Pejabat Bantah, Hakim Singgung Ketidak jujuran

Rabu, 17 Juni 2026 - 11:17 WITA

Apresiasi Pengabdian Guru, PT Mamuang Salurkan Insentif di Pasangkayu

Minggu, 14 Juni 2026 - 17:21 WITA

FORKI Mamuju Borong Prestasi di Kejuaraan Karate Sulbar 2026, Raih Juara Umum III Open Tournament dan Juara I Festival

Minggu, 24 Mei 2026 - 11:32 WITA

Waketum DPP Hanura Tekankan Konsolidasi dan Regenerasi Kader di Musda IV Sulbar

Selasa, 19 Mei 2026 - 23:37 WITA

ATR/BPN Sebut Tak Pernah Terbitkan Sertifikat di Objek Sengketa

Berita Terbaru

Uncategorized

Imigrasi Gandeng KPK untuk Pembenahan Instansi

Kamis, 2 Jul 2026 - 14:57 WITA

Uncategorized

Momentum 8 Dekade BNI, Transformasi Perkuat Kinerja dan Daya Saing

Kamis, 2 Jul 2026 - 10:35 WITA