Wagub Sulbar Ultimatum: Tak Kembalikan Kendaraan Dinas, Terancam Pasal 372!”

- Penulis

Sabtu, 23 Agustus 2025 - 20:45 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU — Wakil Gubernur Salim S Mengga kembali menegaskan kepada para mantan pejabat lingkungan pemerintah provinsi, masih menguasai kendaraan dinas agar segera mengembalikan, Jum’at (23/Agustus/2025).

Ia menyampaikan bahwa kendaraan dinas adalah aset negara yang penggunaannya harus sesuai aturan, dan bukan hak milik pribadi.

“Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menahan kendaraan dinas setelah tidak lagi menjabat. Kendaraan itu milik negara dan harus dikembalikan,” tegas Wagub.

Sebelumnya pemerintah provinsi juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mendata serta memastikan semua kendaraan dinas yang tidak digunakan aktif dikembalikan dan didistribusikan ulang jika diperlukan.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penertiban aset serta efisiensi penggunaan anggaran daerah.

“Siapa pun yang tidak mengembalikannya akan kami proses secara hukum sesuai Pasal 372 KUHP,” tegas Wagub.

Pasal 372 KUHP mengatur tentang perbuatan menggelapkan barang milik orang lain yang dipercayakan kepadanya, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

Wakil Gubernur menilai penyalahgunaan kendaraan dinas sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap integritas ASN dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Sulbar juga menghimbau masyarakat turut untuk melaporkan jika mengetahui adanya penggunaan kendaraan dinas di luar ketentuan, terutama yang digunakan untuk keperluan pribadi.

Berita Terkait

DKPPKB Sulbar Latih Tenaga Kesehatan dari 30 Puskesmas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut
Biro Hukum Sulbar Hadiri Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
DPMPTSP Sulbar Perkuat Kompetensi SDM dalam Pengoperasian Sistem OSS-RBA
Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan
Pasca Penindakan Rokok Ilegal di Enam Kabupaten, Tim Gabungan Sulbar Kembali Sisir Toko dan Kios di Mamuju
Dinas Pangan Sulbar Ikuti Evaluasi SOP, Perkuat Tata Kelola Administrasi Pemerintahan
Tingkatkan Kualitas Layanan Perizinan, DPMPTSP Sulbar Dalami Mekanisme Penerbitan PL Berbasis Amdalnet
Gubernur Sulbar: Kuatnya Pramuka Jadi Wadah Cetak SDM Berkarakter Pejuang Muda Mandar untuk Panca Daya

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 14:07 WITA

DKPPKB Sulbar Latih Tenaga Kesehatan dari 30 Puskesmas untuk Perkuat Deteksi Dini Penyakit Gigi dan Mulut

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:03 WITA

Biro Hukum Sulbar Hadiri Rakor Keterbukaan Informasi Publik, Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:09 WITA

Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:06 WITA

Pasca Penindakan Rokok Ilegal di Enam Kabupaten, Tim Gabungan Sulbar Kembali Sisir Toko dan Kios di Mamuju

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:04 WITA

Dinas Pangan Sulbar Ikuti Evaluasi SOP, Perkuat Tata Kelola Administrasi Pemerintahan

Berita Terbaru