Suarasulbar.id, Mamuju — Satu lagi potret buram pejabat publik di Sulawesi Barat. Seorang Kepala Dinas (Kadis) aktif di lingkup Pemprov Sulbar resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Satreskrim Polresta Mamuju.
Ironisnya, korban kekerasan tersebut adalah anak kandungnya sendiri.
“Terlapor kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit PPA Reskrim Polresta Mamuju,” tegas AKP Agustinus Pigai, Kasat Reskrim Polresta Mamuju saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon, Selasa (29/7/2025).
Meski sudah berstatus tersangka, oknum Kadis tersebut hingga kini belum ditahan. Pihak kepolisian beralasan tersangka masih dianggap kooperatif. Namun, alasan ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat, mengingat statusnya sebagai pejabat publik seharusnya tidak memberikan ruang istimewa di mata hukum.
“Penahanan tergantung penyidik. Tapi sejauh ini tersangka masih kooperatif,” ujar Pigai.
Kasus ini berawal dari laporan resmi anak kandung pelaku yang mengaku telah lama menjadi korban kekerasan oleh ayahnya sendiri. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/87/III/2025/SPKT/Resta Mamuju/Sulbar.
“Kasus ini sudah lama saya pendam. Tapi akhirnya saya putuskan untuk melapor karena sudah tidak tahan lagi,” ungkap LIS, korban yang juga merupakan anak kandung tersangka, kepada wartawan saat ditemui di Mapolresta Mamuju, Senin (7/7/2025).
Kasus ini menyulut kemarahan publik dan menjadi pukulan telak bagi citra birokrasi Sulawesi Barat. Di tengah upaya penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan istimewa terhadap pelaku hanya karena status jabatan harus dilawan. Masyarakat kini menanti, apakah hukum akan benar-benar ditegakkan, atau kembali tunduk pada kuasa dan jabatan.
