Mamuju, Suarasulbar.id — Di balik angka serapan anggaran yang nyaris sempurna, tersimpan praktik yang justru memunculkan tanda tanya besar. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat diduga bermain dalam belanja pemeliharaan kendaraan dinas, dengan nilai penyimpangan mencapai ratusan juta rupiah.
Laporan hasil pemeriksaan mengungkap fakta mencengangkan. Dari total anggaran pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp9,48 miliar, realisasinya mencapai 99,99 persen. Namun, di balik itu, ditemukan kelebihan belanja yang melampaui standar biaya hingga Rp1.413.343.197.
Angka ini bukan sekadar selisih biasa. Ini adalah indikasi kuat bahwa pengeluaran dilakukan tanpa kendali yang jelas.
Lebih parah lagi, dalam pemeriksaan terungkap bahwa tidak ada mekanisme monitoring terhadap penggunaan anggaran per kendaraan. Artinya, uang miliaran rupiah mengalir tanpa pengawasan yang memadai.
Ironisnya, pejabat terkait justru mengaku tidak mengetahui adanya standar biaya pemeliharaan kendaraan per unit/tahun, sebuah pengakuan yang memperlihatkan lemahnya tata kelola anggaran di tubuh birokrasi.
Masalah tak berhenti di sana. Dari hasil konfirmasi BPK dengan pihak penyedia, yakni CV YM, ditemukan fakta bahwa nilai uang yang dipertanggung jawabkan tidak sesuai dengan yang benar-benar diterima.
Total transaksi tercatat mencapai Rp1,65 miliar. Namun setelah ditelusuri, terdapat selisih sebesar Rp654.938.757.
Selisih ini bukan angka kecil. Ini uang negara.
Yang lebih mengkhawatirkan, dokumen pertanggung jawaban ditemukan menggunakan stempel bengkel lama yang sudah tidak digunakan lagi, memperkuat dugaan adanya rekayasa administrasi.
“Sebelumnya sempat memberikan stempel dengan desain lama tersebut kepada Biro Umum” Ucap pihak CV YM kepada BPK saat dilakukan konfirmasi.
Pihak internal sendiri mengakui adanya selisih antara uang yang dicairkan dan yang diterima oleh pihak bengkel.
“Memang terdapat selisih atat uang yang direalisasikan sebagai belanja pemeliharaan kendaraan pada CY YM” ungkap Internal Biro Umum, saat di konfirmasi oleh BPK.
Artinya, sebagian anggaran diduga tidak pernah sampai ke tujuan yang seharusnya.
Lalu ke mana uang itu mengalir?
Diduga Digunakan untuk Kegiatan di Luar Anggaran
Temuan paling sensitif muncul dari pengakuan bahwa penyusunan laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai itu dilakukan untuk menutup pengeluaran lain.
Salah satunya adalah kegiatan pengamanan VVIP Wakil Presiden RI pada Februari 2023 yang tidak dianggarkan dalam APBD.
Jika benar, maka ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan indikasi penggunaan anggaran secara tidak sah.
Rangkaian temuan ini membuka satu kesimpulan yang sulit dibantah, pengelolaan anggaran di Biro Umum Sekretariat Daerah Sulbar berada dalam kondisi bermasalah.
Kelebihan belanja, selisih ratusan juta, dugaan manipulasi dokumen, hingga penggunaan anggaran di luar peruntukan, semua terjadi dalam satu lingkup.
Kini publik menunggu, apakah aparat penegak hukum akan turun tangan membongkar aliran uang ini, atau justru membiarkannya terkubur sebagai temuan rutin tanpa konsekuensi?
