Mamuju, Suarasulbar.id – Sorotan publik terhadap menu kering program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bulan Ramadan akhirnya memicu langkah tegas dari Anggota DPRD Kabupaten Mamuju.
Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Asdar, bersama Ketua Komisi III Yuslifar dan anggota gabungan komisi turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur MBG di wilayah Kabupaten Mamuju, pada Rabu kemarin (25/2/2026).
Sidak ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Koordinator Wilayah SPPG, kepala SPPG se-Kabupaten Mamuju, serta sejumlah dinas terkait di Kantor DPRD sehari sebelumnya.
RDP ini digelar menyusul viralnya menu kering yang banyak beredar dimedia sosial dimana dinilai tidak sesuai ekspektasi masyarakat dan menjadi konsumsi publik di media sosial.
Pada sidak lapangan, Anggota DPRD Mamuju menemukan sejumlah persoalan yang sangat mendasar serta dinilai tidak bisa dianggap sepele.
Mulai dari dugaan ketidaksiapan infrastruktur dapur, belum dimilikinya SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), ketiadaan sertifikat IKL (Izin Kesehatan Lingkungan), hingga belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Salah satu dapur yang berada di Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, dibawah naungan Yayasan Insan Sehat Lestari. Dari hasil pemantauan, ditemukan dapur tersebut dinilai belum memenuhi standar kelayakan infrastruktur dan pelayanan operasional. IPAL belum tersedia, sementara dokumen kesehatan lingkungan juga belum lengkap.
Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Asdar, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang disampaikan dalam RDP, dari 28 dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Mamuju, sebanyak 20 dapur disebut belum memiliki SLHS dan izin kesehatan lingkungan.
“Ini bukan persoalan kecil. Kalau berbicara soal makanan untuk anak-anak sekolah, maka standar higienitas dan kelayakan harus jadi prioritas utama. Tidak bisa ditawar,” tegas Asdar.
Ia menekankan bahwa DPRD tidak ingin program strategis nasional ini justru menimbulkan kekecewaan publik akibat lemahnya pengawasan dan kesiapan teknis di lapangan.
Masyarakat sudah mulai mempertanyakan kualitas menu yang disajikan. Menu kering yang viral dinilai tidak sebanding dengan harapan masyarakat terhadap program yang digadang-gadang meningkatkan asupan gizi anak sekolah.
“Jangan sampai program yang tujuannya baik justru memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Keseimbangan kandungan gizi harus jelas dan sebanding dengan nilai bahan baku yang disalurkan,” ujarnya.
Dalam sidak hari pertama, DPRD telah mengunjungi tiga dapur berbeda di Kecamatan Kalukku. Pengawasan akan terus berlanjut ke wilayah lain di Kabupaten Mamuju.
DPRD Mamuju menegaskan, fungsi pengawasan akan diperketat. Evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan dapur, legalitas, hingga standar operasional menjadi perhatian utama. Program yang menyasar anak-anak sekolah, menurut DPRD, tidak boleh dijalankan setengah siap.
“Program ini harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh anak-anak kita. Jangan sampai di atas kertas terlihat baik, tetapi di lapangan justru menyisakan tanda tanya,” pungkasnya.
Penulis : Muh Taufiq Hidayat
