Suarasulbar.id, Mamuju – Gerakan Front Marhaenis Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, Senin (03/03/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk sambutan hangat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar yang memulai hari kerja perdana mereka.
Massa aksi, yang terdiri dari gabungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulbar, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Cabang Mamuju, dan Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) Cabang Mamuju, bergerak menuju Kantor Gubernur sekitar pukul 15.00 WITA.
Meski tengah menjalankan ibadah puasa, mereka tetap bersemangat menyampaikan sejumlah persoalan yang mendesak untuk diselesaikan di Sulbar.
Dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Gerakan Front Marhaenis, Sulbar Mapattang,” para demonstran menyuarakan 14 tuntutan yang mencakup berbagai isu krusial.
Koordinator Lapangan, Jepri, menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama bagi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
“Mobilitas masyarakat adalah kunci kemajuan setiap wilayah pelosok di Sulawesi Barat,” ujarnya.
Ketua Cabang GMNI Mamuju, Adam Jauri, menyoroti permasalahan pendidikan di Sulbar. Ia menyebut tema Sulbar Mapattang (Sulbar Gelap) sebagai representasi kondisi riil daerah tersebut, di mana sekitar 48.000 anak tidak dapat mengenyam pendidikan.
“Pemerataan pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi pemerintah,” tegasnya.
Sugiarto Albert, Ketua DPD GMNI Sulbar, menyoroti dampak negatif aktivitas pertambangan yang memicu konflik di masyarakat. Ia mendesak pemerintah untuk lebih selektif dalam pemberian izin tambang, merujuk pada perjuangan warga Karossa, Gentungan, Kalukku, dan Sampaga dalam mempertahankan ruang hidup mereka.
Yudi Toda, Wakil Ketua Bidang Agitasi Media dan Propaganda GMNI Cabang Mamuju, mendesak audit terhadap seluruh kepala desa di Sulbar.
Ia menyoroti peningkatan kasus korupsi, kriminal, dan pelanggaran seksual yang melibatkan kepala desa sejak 2023 hingga 2024.
“Tercatat 144 kepala desa di Polman telah diperiksa Polda Sulbar pada 2024. Kami mendesak audit menyeluruh di Sulbar,” katanya.
Berikut adalah 14 tuntutan Gerakan Front Marhaenis Sulbar:
1. Pemerataan pendidikan dan kesehatan.
2. Penerbitan peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik (KIP).
3. Peningkatan infrastruktur.
4. Pengembalian wilayah pesisir untuk rakyat, penolakan privatisasi dan bangunan swasta di pesisir.
5. Penyaluran segera dana stimulan tahap II.
6. Penolakan tambang yang merampas hak dan tanah rakyat.
7. Audit kepala desa se-Sulbar.
8. Audit bantuan operasional kesehatan.
9. Perhatian terhadap nelayan dan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
10. Pembangunan pelabuhan internasional.
11. Pembangunan bank sampah dan pabrik daur ulang sampah di setiap kabupaten.
12. Penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) DND Hydro Eco Power di Kalumpang.
13. Peningkatan kesejahteraan petani.
14. Penghentian eksploitasi anak dan penindakan tegas pelaku pelecehan seksual. Tfq
