Mamuju, Suarasulbar.id — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) unggulan Presiden Prabowo Subianto kembali jadi sorotan di sejumlah media sosial.
DPRD Kabupaten Mamuju bersama Dinas Kesehatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari SPPG Bambu, Rimuku 2, Karema 2 hingga SPPG Polri. Hasilnya, belum sepenuhnya menggembirakan, Jumat (27/2/26).
Sejumlah dapur masih ditemukan bermasalah, bahkan ada yang belum mengantongi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)
“Kami turun lakukan pengecekan. Kami ingin memastikan standar itu dijalankan, bukan hanya diucapkan,” tegas anggota DPRD Mamuju, Muhammad Reza.
Ia mengakui masih terdapat ketidak sesuaian dalam standar pengolahan makanan.
“Dari hasil pantauan kami, masih ada dapur yang belum memenuhi standar. Ini tidak boleh dianggap sepele,” ujarnya.
Soal legalitas, Reza lebih kritis lagi. Ia menilai tidak boleh ada toleransi bagi dapur yang sudah beroperasi namun belum mengantongi izin resmi.
“Kalau ada dapur yang belum mengantongi izin tapi sudah beroperasi, ini harus menjadi perhatian serius. Tidak boleh ada toleransi untuk urusan keamanan makanan,” tegasnya.
Tak hanya soal SLSH, Reza juga menyoroti masih banyak dapur SPPG yang belum melengkapi fasilitas sesuai petunjuk teknis (juknis) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Beberapa temuan di lapangan antara lain belum tersedianya sarana penunjang seperti tempat penampungan makanan berupa lemari es, gudang basah yang tidak dilengkapi pendingin atau AC, hingga ketidak jelasan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Masih banyak dapur SPPG yang belum melengkapi fasilitas sesuai juknis dari BGN. Seperti sarana penunjang tempat penampungan makanan (lemari es), gudang basah yang tidak dilengkapi alat pendingin, hingga ketidak jelasan IPAL. Ini belum kita masuk pada item menu yang disajikan kepada penerima manfaat, kesesuaian harga dan lain-lain,” bebernya.
Menurutnya, pengawasan harus diperketat karena program MBG menyangkut langsung kesehatan generasi muda. Ia menilai program sebesar ini tidak boleh berjalan setengah-setengah.
“Saya kira masih banyak yang perlu kita awasi ketat. Program MBG ini sejatinya punya niat yang baik. Kita berharap berjalan sesuai tujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutup Reza.
DPRD memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memenuhi standar keamanan pangan, kelengkapan izin, serta kualitas layanan sesuai tujuan awal program nasional tersebut.
